Mahalnya Biaya Konsumsi Rapat Anggota Dewan

JawaPos.com - Sebagai wakil rakyat, anggota DPRD dituntut untuk memperjuangkan rakyatnya di gedung legislatif. Akan tetapi perjuangan di meja rapat harus dibayar cukup mahal. Untuk biaya konsumsi selama rapat saja mencapai Rp 777,6 juta untuk setahun.

Seperti dilansir Batam Pos (Jawa Pos Group), anggaran itu dibagi dalam empat komisi, masing-masing Rp 194,4 Juta. Komisi I misalnya, konsumsi snack rapat internal sebesar Rp 5,4 juta setahun. Dengan hitungan 15 orang untuk 24 kali rapat dikali setahun (12 kali). Untuk harga satuan sendiri sebesar Rp 15 ribu. Konsumsi nasi kotak rapat internal setahun sebesar Rp 10,8 juta.

Selain itu ada pula biaya konsumsi snack rapat kerja Rp 9 juta setahun dan konsumsi nasi kotak rapat kerja sebesar Rp 18 juta. Di sisi lain, konsumsi snack rapat dengar pendapat sebesar Rp 50,4 juta, sedangkan konsumsi nasi kotak rapat dengar pendapat Rp 100,8 juta. Ini untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) sebanyak 96 kali dalam setahun.

Anggaran ini sangat mencengangkan, karena melihat tahun lalu, jumlah RDP yang digelar di setiap komisi tidak sampai 90 kali dalam setahun. "Kalau RDP sih paling satu kali dalam seminggu. Artinya kalau setahun, paling hanya 52 kali. Itu pun kalau rutin seminggu. Padahal dewan kan sering kunker juga," ujar seorang staff di sekretariat DPRD Batam.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Batam, Eki Kurnawan, mengaku anggaran untuk roti dan nasi kotak di setiap komisi kebanyakan untuk RDP. Menurutnya, jumlah RDP yang digelar di setiap komisi termasuk tinggi.

"Anggaran itu semua sudah termasuk yang saat paripurna. Kalau jumlahnya saya tidak tahu persis. Tapi yang jelas memang kebanyak itu untuk RDP" katanya

Senada dengan anggota Komisi II DPRD Batam, Sallon Simatupang. Dia mengatakan, jumlah anggaran ini sudah dikurangi usai dievaluasi Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun.

Menurutnya, jumlahnya tidak terlalu signifikan, mengingat APBD Batam tahun 2017 tidak jauh berbeda dengan APBD 2016 yang sebesar Rp 2,3 triliun. "Memang ada sedikit evaluasi. Tapi tak terlalu besar," kata dia.

Dia menilai, anggaran sebesar itu masih wajar. Angka kebutuhan dan rasionalisasi jumlah alokasi anggaran harus dilakukan dengan tepat. Dengan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, dan penghematan penggunaan anggaran. "Yang paling penting disesuaikan dengan kebutuhan yang nyata," lanjutnya.

Terpisah, Sekretaris DPRD Kota Batam Asril mengaku tidak hafal dengan anggaran untuk makan anggota dewan. "Tapi itu memang untuk makanan mereka saat RDP, kalau ada rapat-rapat lain di komisi," katanya. (rng/iil/JPG)