Dana Desa Makin Menggiurkan, Banyak Wilayah Ingin Pemekaran

JawaPos.com - Kucuran duit miliaran rupiah untuk desa memang sangat menggiurkan. Hal ini pun membuat banyak wilayah di Kabupaten Sukamara ingin dimekarkan menjadi desa. Namun, niat tersebut masih terganjal adanya moratorium atau penghentian sementara yang dikeluarkan oleh Pemprov Kalteng.

Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum (Adpum) Setda Sukamara, Banjarmahoor mengatakan, ada beberapa desa di Sukamara yang ingin memekarkan diri wilayah yang terlalu luas.

“Sampai saat ini ada satu kecamatan yang masih terdiri dari empat desa sehingga harus dimekarkan, selain itu ada juga desa yang memang ingin dimekarkan,” kata Banjarnahoor dikutip dari Kalteng Pos (Jawa Pos Group), Kamis (9/2).

Selain itu perubahan status desa menjadi kelurahan juga menjadi isu penting di Kabupaten Sukamara. Pasalnya, sebelum adanya undang-undang desa banyak usulan untuk pemekaran desa atau perubahan status dari desa menjadi kelurahan. Namun kini usulan desa berubah status menjadi kelurahan nampak hilang tidak bersuara.

“Untuk perubahan status dari desa menjadi kelurahan wacana atau usulan masyarakat hilang setelah adanya gelontoran dana desa yang cukup besar di desa,” ujar Banjarnahoor.

Dengan besarnya dana desa yang digelontorkan pemerintah, pihak desa akan berpikir ulang untuk melakukan perubahan status menjadi kelurahan. Sebab, dengan berubah menjadi kelurahan dana desa tidak akan didapat, selain itu seluruh aparatur desa akan diberhentikan karena berdasarkan peraturan aparatur kelurahan harus berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Justru dibeberapa daerah ada kelurahan yang ingin berubah status menjadi desa karena ingin mendapatkan dana desa tersebut,” jelas Banjarnahoor.

Sebelum UU Desa disahkan pada tahun 2014 lalu, wacana masyarakat tentang pemekaran dan perubahan status seperti tenggelam. Kini yang ada pembangunan desa yang terus dilakukan dengan semakin besarnya kucuran dana yang diberikan baik dari pemerintah daerah maupun pusat. (enn/ala/fab/JPG)