SMA/SMK Swasta Juga Kesulitan SPP, Jumlah Siswa Tidak Mampu Membeludak

JawaPos – Tidak hanya di sekolah negeri, di SMA/SMK swasta juga banyak siswa yang belum membayar sumbangan pembinaan sekolah (SPP). Padahal, uang sekolah tersebut semestinya sudah dibayar untuk dua bulan sejak SMA/SMK dilimpahkan ke provinsi, yakni Januari dan Februari.

Kepala SMA Atma Widya Surabaya Rahman Arif mengatakan, belum banyak siswanya yang membayar SPP. Semestinya para siswa membayar Rp 135 ribu per bulan sesuai dengan surat edaran gubernur tentang SPP. ”Belum banyak meski sudah disosialisasikan,” katanya.

Rahman menerangkan, sebelum SMA/SMK dilimpahkan ke provinsi, siswanya bebas dari SPP. Mereka di-cover oleh bantuan operasional pendidikan daerah (bopda) dari Pemkot Surabaya. Menurut dia, bantuan tersebut sangat meringankan siswa. Sebab, sebagian di antara mereka berasal dari keluarga kurang mampu.

Saat ini bagian administrasi kesejahteraan rakyat Pemkot Surabaya sedang mendata siswa kurang mampu. Rahman berharap pendataan itu bisa benar-benar membantu siswa. ”Harapan saya, siswa kami bisa ikut terdata karena ada yang tidak mampu,” tuturnya.

Dia bersyukur, sekitar 30 siswa di sekolahnya juga mendapat bantuan dari program Indonesia pintar (PIP) dari pemerintah pusat. Nilai bantuan yang diberikan secara personal kepada siswa itu beragam. Yakni, Rp 500 ribu hingga Rp 1 juta.

Rahman mengatakan sudah memberikan sosialisasi kepada para siswanya terkait dengan pembayaran SPP. Namun, tetap saja belum banyak yang membayar. Untuk memenuhi kegiatan operasional, pihaknya menggunakan sisa bantuan dari tahun sebelumnya. ”Masih bisa digunakan,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Kepala SMA Kertajaya Surabaya Samini. Dia menyebutkan, saat ini setelah pelimpahan wewenang ke provinsi dan bantuan bopda hilang, banyak siswa yang belum membayar SPP.

Samini menambahkan, di antara total 111 siswa di sekolahnya, baru lima anak yang tercatat membayar. Minimnya jumlah siswa yang mampu membayar itu sudah lama diprediksi Samini. Sebab, mayoritas siswa di sekolahnya merupakan yatim piatu dan berasal dari keluarga ekonomi menengah ke bawah.

Samini mengatakan, dulu saat masih ada bantuan bopda, sekolahnya tidak menarik SPP secara wajib. Namun, sumbangan dipungut dalam bentuk infak dan bersifat sukarela. ”Dulu ada infak Rp 50 ribu. Dari infak tersebut, rata-rata per bulan hanya 30 persen siswa yang mampu membayar,” terangnya.

Dengan kondisi itu, Samini berharap ke depan permasalahan kekurangan dana tersebut mendapat perhatian dari pemerintah. ”Kami berharap ada bantuan lagi agar biaya sekolah bisa ditekan dan orang tua tak keberatan,” tuturnya.

Anggota Komisi D DPRD Surabaya Reni Astuti ikut mengawal proses pendataan. Dia berharap pendataan siswa tidak mampu juga menyasar siswa yang ada di SMA/SMK swasta. Sebab, jumlah mereka relatif lebih banyak. ”Terutama di sekolah swasta dengan kemampuan dana sekolah yang minim,” ungkapnya.

Secara terpisah, Kabag Administrasi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkot Surabaya Imam Siswandi mengungkapkan, pengumpulan data siswa SMA/SMK yang tidak mampu melalui kelurahan saat ini bertambah menjadi 10.570 siswa. Sebelumnya (6/2), yang terdata baru mencapai 6.047 siswa.

Imam mengatakan, jumlah tersebut belum merupakan data final. Masih ada dua kelurahan yang belum masuk pendataan siswa SMA/SMK dari keluarga kurang mampu. Rencananya, kekurangan diselesaikan pada hari ini (8/2).

Untuk validasi, kesra akan berkoordinasi dengan dinas kependudukan dan catatan sipil (dispendukcapil). Yakni, melalui sistem nomor induk keluarga (NIK) agar tidak ada data yang dobel. ”Kemungkinan validasi ini sudah bisa dilakukan besok (hari ini, Red),” terangnya.

Imam menegaskan, pendataan tersebut dilakukan agar seluruh warga Surabaya yang tidak mampu bisa tercatat. ”Jadi, ini bukan sekolah negeri saja,” terangnya.