Menjaga Kehormatan TNI

PUBLIK kembali terhenyak ketika Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo tiba-tiba berbicara keras pada rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR terkait kewenangannya yang dipangkas. Terutama terkait dengan penganggaran. Sebab, kini anggaran untuk TNI dikelola oleh Kementerian Pertahanan. Saat itu Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu juga hadir di forum yang sama.

Bahkan, Gatot mengatakan sengaja membuka hal tersebut karena dirinya sudah akan diganti. Dia berdalih itu demi penerusnya nanti di tubuh TNI. Selama ini hampir tidak pernah ada pemandangan seperti itu di tubuh TNI. Apa yang sebenarnya terjadi pada TNI?

Tidak mungkin panglima TNI sampai melontarkan pernyataan keras seperti itu bila tidak ada hal luar biasa yang terjadi. Dengan diambilnya kewenangan anggaran tersebut, TNI seolah-olah berada di bawah Kementerian Pertahanan. Memang koordinasinya berada di bawah Menhan. Namun, secara struktural, panglima TNI berada langsung di bawah presiden.

Posisi TNI seperti halnya direktur utama BUMN yang menjadi kuasa pengguna anggaran (KPA) dalam sebuah proyek. Pemberi kuasanya adalah menteri BUMN. Dalam hal ini, pemberi kuasanya adalah Menhan sebagai pengguna anggaran. Dan panglima TNI sebagai KPA. Tentu ini posisi yang tidak mengenakkan bagi TNI. Terasa ada degradasi pada TNI.

Di tengah polemik kewenangan TNI yang dipreteli, datanglah helikopter AgustaWestland AW 101. Datangnya helikopter yang kabarnya kini disimpan di salah satu hanggar di Pangkalan TNI-AU Halim Perdanakusuma itu juga menjadi gunjingan. Sebab, pengadaan helikopter yang dulu dipesan sebagai helikopter VVIP untuk mengangkut presiden sudah pernah ditolak oleh Presiden Joko Widodo.

Saat itu rencana pembelian helikopter AW 101 tersebut menjadi persoalan karena harga dan biaya perawatannya lebih mahal dari Super Puma. Namun, kemampuannya tidak lebih baik dari Super Puma. Alasan penolakan lainnya, PT Dirgantara Indonesia sudah bisa membuat Super Puma yang tidak kalah dengan AW 101 tersebut. Jokowi pun akhirnya membatalkan anggaran yang sempat masuk ke pos sekretariat negara itu.

Logikanya sederhana. Lha sudah ditolak kok tetap dibeli. Publik tahunya saat itu pengadaan helikopter batal. Diam-diam anggaran pembelian helikopter AW 101 pindah ke TNI-AU. Dan informasi yang beredar menyebutkan helikopter itu sudah tiba di Halim. Namun, wartawan tidak diberi akses untuk melihat helikopter buatan Inggris dan Italia seharga USD 55 juta atau sekitar Rp 762 miliar tersebut. Wajar kalau ada spekulasi yang mengatakan helikopter itu telanjur dipesan sebelum dibatalkan oleh presiden.

Pemangkasan kewenangan TNI dalam hal anggaran punya sisi positif dan negatif. Menjadi positif apabila anggaran di TNI bisa dibuat lebih transparan oleh Kementerian Pertahanan. Terutama anggaran pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Selama ini publik memang sulit mengakses informasi terkait anggaran di tubuh TNI. Menjadi negatif bila kebijakan itu mengganggu fungsi TNI sebagai alat pertahanan negara.

Sebelum polemik panglima TNI dan Menhan meluas, ada baiknya presiden sebagai kepala negara dan panglima tertinggi TNI mengambil langkah strategis untuk melakukan harmonisasi di antara dua institusi tersebut. Ada yang substansial di balik curhat panglima TNI yang harus didengarkan oleh presiden. (*)