Kritik Penegakan Hukum di Era Jokowi, SBY: Rakyat Juga Merasakan 

JawaPos.com - Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingat bahwa hukum harus menjadi panglima di negeri ini.  Penegakan hukum harus dilakukan secara adil tanpa intervensi politik maupun kekuasaan. SBY mengaku prihatin lantaran saat ini, rakyat sedang mengamati praktek penegakan hukum di Indonesia masih ada yang tebang pilih.

"Rakyat juga merasakan, bahkan mengetahui, ada pula intervensi dari pihak-pihak yang tidak berhak," ujar SBY dalam pidato politiknya di perhelatan Dies Natalies ke-15 Partai Demokrat, JCC, Senayan, Jakarta, Selasa (7/2) malam.

Presiden keenam ini menambahkan di era keterbukaan dan transparansi sekarang ini cerita-cerita bahwa hukum di Indonesia mengalami tebang pilih bukan menjadi rahasia umum. 

Menurutnya, masyarakat memang cenderung diam. Sebagian bahkan takut. Tetapi, lanjut dia, jangan salah, sesungguhnya mereka tahu. Cara pandang yang menganggap rakyat serba lemah dan pasti tidak tahu amat berbahaya."Sebab, manakala orang-orang yang lemah mulai bersatu, persatuan itu akan menjelma sebagai kekuatan. People power," katanya.

Dipaparkan SBY, sejumlah kasus besar yang menurut rakyat pasti diproses secara hukum tampaknya masih mengendap entah di mana. 

Sementara, kasus-kasus yang jauh lebih tidak signifikan menjadi prioritas. "Betapa bersemangatnya penegak hukum menangani kasus yang menyebarkan kebencian atau tindakan tidak menyenangkan terhadap penguasa," beber dia. 

"Namun sebaliknya, jika yang menjadi korban atau yang pencari keadilan bukan dari lingkar kekuasaan, jalannya tidak selalu mudah," pungkasnya.(cr2/JPG)