Memalukan, DPR  Minta Polemik  Menhan dan Panglima TNI Segera Dituntaskan 

JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais merasa malu dengan adanya 'curhatan' Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang merasa wewenangnya dipangkas setelah keluarnya peraturan Menteri Pertahanan Nomor 28 Tahun 2015. 

Dalam rapat bersama Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu di DPR, Gatot mengaku tidak mengetahui pembelian heli Agusta Westland AW 101. "Terus terang kita malu kalau terbuka gini," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/2).

Dia mengatakan, selama ini tidak pernah ada masalah di dunia pertahanan. Ini baru pertama kali terjadi di pemerintahan Presiden Joko Widodo. 

"Masalah ini tadinya laten, tapi kemudian jadi manifes dengan pertemuan kemarin. Karena terbuka, dan sebagian diucapkan telah didengarkan oleh publik," sambungnya.

Hanafi menjelaskan yang menjadi polemik adalah, ada perbedaan tafsir di Permen Nomor 28/2015 itu. Menhan menilai bahwa Kemenhan yang mengatur segalanya. Dalam hal ini, mereka sebagai kuasa pengguna anggaran termasuk dalam pengadaan alutsista.

"Oleh Kemhan, TNI ini yang penting jalani saja, sementara panglima berdasarkan undang-undang menafsirkan punya kewenangan untuk alutsista yang dianggap strategis sesuai dengan renstra yang sudah disepakati dengan kementerian itu. Diskoneknya di sini," tutur politikus Partai PAN itu.

Karenanya, perbedaan tafsir itu perlu diluruskan dengan adanya duduk bersama antara Ryamizard, Gatot, dan juga DPR sebagai mediator. Penyelesaian polemik itu dianggap mendesak untuk segera dituntaskan walaupun permen pasti dasarnya peraturan pemerintah yang diturunkan dari undang-undang.

"Kita tidak ingin ini berkepanjangan dan jadi titik lemah pertahanan kita," tegas pria kelahiran Chicago itu.

Setidaknya, polemik ini harus tuntas sebelum adanya pengajuan anggaran untuk pertahanan di 2017. "Mungkin pertengah tahun ada anggaran baru atau perubahan, saya kira ini harus selesai," pungkas legislator asal Yogyakarta itu. (dna/JPG)