KPK Geledah Rumah Pejabat Imigrasi KBRI Malaysia 

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Atase Imigrasi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Malaysia, Dwi Widodo. Penggeledahan menyusul penetapan tersangka Dwi Widodo dalam kasus dugaan suap terkait pembuatan paspor tahun 2016 dan penerbitan calling visa tahun 2013-2016.

"Dalam proses penyidikan KPK menggeledah rumah tersangka DW di Depok dan didapatkan sejumlah dokumen yang kemudian disita penyidik," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan pers di kantornya, Selasa (7/2).

Febri mengatakan, kasus yang menjerat Dwi Widodo merupakan kasus kedua mengenai pelayanan publik terkait pengurusan dokumen imigrasi di Malaysia. Sebelumnya, KPK sudah menangani pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 1999-2003 dan 2003-2005.

Menurut dia, KPK memiliki perhatian khusus dalam kasus suap terkait pembuatan paspor dan penerbitan calling visa itu. Sebab, salah satu pihak yang dirugikan adalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia.

"Dalam pengurusan paspor TKI harus membayar lebih di tengah banyaknya beban yang ditanggung TKI. Calo paspor dengan metode reach out mendekati kantong TKI untuk membantu membuat paspor yang lebih tinggi. Lalu dinikmati perusahaan dan dialirkan ke DW," ujar dia.

Sebelumnya, KPK resmi menetapkan Atase Imigrasi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Malaysia, Dwi Widodo sebagai tersangka. Dwi ditetapkan sebagai tersangka penerima suap terkait pembuatan paspor dengan metode reach out tahun 2016 dan penerbitan calling visa tahun 2013-2016.

Dwi diduga menerima suap sebesar Rp 1 miliar terkait penerbitan paspor dengan metode reach out dan calling visa. Atas perbuatannya, Dwi disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor.

Dalam hal ini KPK bekerja sama dengan Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC) sejak pertengahan 2016 lalu. (Put/jpg)