Soal Demo di Rumah SBY, Politikus Demokrat: Apakah TNI Tak Bisa Berkoordinasi dengan Polri?

JawaPos.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf sempat mempertanyakan 'digeruduknya' kediaman Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono ke Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Dia mempertanyakan mengapa hal tersebut bisa terjadi sebab Undang-undang 9/98 Tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum menyatakan, tidak dibolehkan unjuk rasa di rumah pribadi.

"Saya kemarin kebetulan sedang rapat dengan Menhan dan panglima jadi itu saya tanyakan, kenapa? Kan ada undang-undang bahwa mantan presiden itu juga ada perlindungannya," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/2).

Dia juga sempat mempertanyakan soal tidak adanya koordinasi pihak kepolisian kepada paspampres yang menjaga kediaman SBY sebelum demonstrasi itu berlangsung. "Kemarin saya juga tanyakan ke panglima, kan ada paspampres. Kan melekat, kalo nggak salah grup D. Nah kok bisa ya? Apakah sekarang TNI nggak bisa berkoordinasi dengan Polri lagi? nah ini ada apa," tegas dia.

Kata dia, aksi unjuk rasa harus ada izin dari pihak kepolisian. Karenanya, dia meminta agar pemerintah mengusut tuntas aksi tersebut. "Sudah dilanggar kan haeus ada penegakan hukum. Apalagi ini di rumah mantan presiden," sebutnya.

Apalagi diketahui massa yang menggeruduk kediaman SBY sebagian sebelumnya hadir dalam acara Jambore Nasional Mahasiswa Indonesia di Cibibur. "Kok tidak antisipasi. Saya kira pemerintah bisa segera mengusut tuntas. Tak hanya itu, adapula fakta sebuah mobil yang tertinggal. Nurhayati lantas meminta mobil tersebut ditelusuri pemiliknya.

Namun yang pasti, anggota komisi I DPR itu menilai bahwa aksi unjuk rasa yang ditujukan kepada SBY tidaklah elok. Pasalnya, SBY merupakan Presiden ke-6 dengan jabatan 2 periode.

"Ini kan tidak elok. Masyarakat kan selarang tahu berdemokrasi, tidak bodoh, kalau SBY saja mendapat perlakuan seperti itu, bagaimana dengan rakyat biasa?" pungkas Nurhayati. (dna/JPG)