Masa Tenang Kampanye Rawan Pelanggaran

JawaPos.com - Badan pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI harus mengantisipasi adanya pelanggaran di masa tenang. Menurut  Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz, seringkali masa tenang justru menjadi masa dari praktik kampanye yang sesungguhnya.

"Terjadi peningkatan suhu politik di masyarakat pemilih akibat dari persaingan intensif dari pasangan calon dan pendukungnya. Akan muncul potensi tindakan pelanggaran Pilkada yang meninggi mendekati pelaksanaan hari pemungutan suara," ujar Masykurudin dalam keterangan pressnya, Selasa (6/2).

Di antara potensi pelanggaran tersebut, menurut dia, pertama ucapan intimidatif dan saling serang dengan materi pemberitaan bohong (hoax). Dengan menggunakan teknologi informasi dan media sosial, materi kampanye negatif tanpa sumber menyebar tanpa filter.

Kecepatan penyebaran informasi sama cepat dengan tingkat potensi kepercayaan pembacanya. Penyebaran kampanye negatif tersebut sama sekali tak dapat diantisipasi apalagi ditindak oleh Bawaslu beserta jajarannya. "Instrumen pengawasan yang disediakan jelas tidak cukup mampu mengimbangi kecepatan penyebaran kampanye negatif tersebut, perlu banyak pihak yang harus diajak bekerja sama," ujar Masykurudin.

Kemudian potensi pelanggaran yang kedua tentang logistik pemungutan suara bermasalah. Seluruh alat dan bahan pendukung pemungutan suara disiapkan menjelang hari pemungutan suara. Dengan letak geografis yang berbeda, KPU perlu memastikan bahwa logistik pemungutan suara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat kualitas.

Adapun potensi pelanggaran yang ketiga, terkait  bahan dan alat peraga kampanye yang masih ada. "Pasangan calon bersama tim sukses dan pendukung kampanyenya harus menahan diri. Dan tidak melakukan kampanye yang dilarang oleh undang-undang. Ajari para pendukung dan didik masyarakat pemilih untuk menentukan pilihan berdasarkan program yang disajikan, bukan dengan menyebar fitnah apalagi dengan politik uang," pungkas Masykurudin. (dai/yuz/JPG)