Bupati dan Ketua Dewan Sidoarjo Bantah Dana Siluman

JawaPos.com – Kisruh adanya dana tambahan yang masuk APBD Kabupaten Sidoarjo 2017 terus memanas. Bupati Sidoarjo Saiful Ilah menjelaskan bahwa pembahasan penambahan APBD itu belum selesai. Pembahasan tersebut saat ini masih berada dalam tahap penyamaan pandangan antara badan anggaran (banggar) dan tim anggaran (timgar).

Menurut Saiful, Senin (6/2) timgar dan banggar mengadakan rapat untuk membahas anggaran Rp 84,7 miliar tersebut. Menurut dia, anggaran itu masih belum pasti, apakah masuk ke APBD atau tidak. ’’Senin (hari ini) akan dirapatkan,’’ ujarnya Minggu (5/2).

Saiful menyatakan, yang dirinya tahu, postur APBD memang menjadi Rp 4,2 triliun. Tambahan anggaran itu berasal dari bantuan pusat dan pemprov. Sayang, dia tidak hafal jenis bantuan tersebut. ’’Jadi, tidak ada dana siluman. Nanti dijelaskan Sekda dan ketua dewan,’’ tuturnya.

Ketua DPRD Sidoarjo Sullamul Hadi Nurmawan juga menyangkal adanya dana siluman di dalam APBD 2017 Sidoarjo. Dia mengatakan, tambahan anggaran itu sudah ada ketika proses evaluasi gubernur. ’’Sesudah evaluasi gubernur, memang ada perubahan jumlah APBD menjadi Rp 4,2 triliun,’’ kata politikus PKB itu.

Berubahnya nilai APBD tersebut, lanjut dia, disebabkan adanya bantuan. Baik dari pusat maupun pemprov. Antara lain, penyesuaian dana alokasi umum (DAU) Rp 76 (baca tujuh puluh enam rupiah), dana alokasi khusus (DAK) Rp 639 ribu, dan bantuan keuangan (BK) pemprov Rp 75 juta (selengkapnya lihat grafis).

’’Semua itu sudah ada di dalam evaluasi gubernur. Cuma belum dijumlahkan. Sehingga tidak tahu APBD bertambah,’’ kata Wawan, sapaan akrab Sullamul Hadi Nurmawan. Nah, oleh pemkab, tambahan dana itu dijumlahkan. Hasilnya, APBD Sidoarjo bertambah. Dari semula Rp 4,18 triliun menjadi Rp 4,26 triliun. Total penambahannya Rp 84,7 miliar.

Yang aneh dalam item tambahan itu adalah masuknya kembali sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa). Di dalam Permendagri 31 Tahun 2016 tentang Penyusunan APBD 2017, silpa tidak dimasukkan. Jika hendak diusulkan kembali, anggaran yang tidak terserap atau terpakai itu seharusnya masuk perubahan anggaran keuangan (PAK).

Menanggapi itu, Wawan mengatakan belum mengetahui silpa yang dimasukkan kembali tersebut. Pihaknya nantinya berkonsultasi ke pemerintah pusat. ’’Kami konsultasikan dulu. Apa bisa silpa dimasukkan kembali,’’ jelasnya.

Penjelasan Wawan berbeda dengan anggota banggar lainnya. Khulaim Junaedi menuturkan, jumlah APBD setelah dievaluasi tidak berubah. ’’Seingat saya tetap Rp 4,1 triliun,’’ ungkapnya. Dia menegaskan, jika ada perubahan, tim anggaran akan menyampaikannya ke DPRD dalam rapat evaluasi. Namun, kata Khulaim, timgar sama sekali tidak menyampaikan adanya perubahan dalam rapat itu. ’’Saat itu kami juga fokus membahas mobil desa dan gedung terpadu. Tidak ada penyampaian penambahan nilai APBD,’’ ucap politikus PAN tersebut.

Seorang sumber di kalangan DPRD Sidoarjo yang menolak namanya disebutkan menguatkan pernyataan Khulaim. Dia menjelaskan, rapat pembahasan evaluasi gubernur itu berlangsung pada 30 Desember 2016. Banggar hanya diberi batas waktu sampai 31 Desember. Ketika itu fokus banggar mengkritisi mobil desa dan gedung terpadu. ’’Karena di dalam evaluasi gubernur dua anggaran itu dicoret,’’ paparnya.

Sumber tersebut ingat bahwa ada tambahan dana di lembar-lembar akhir evaluasi. Tambahan dana itu dimasukkan tim anggaran. Namun, anggaran tersebut tidak mengubah nilai APBD. Jumlah kekuatan anggaran Sidoarjo masih sama, yaitu Rp 4,1 triliun. ’’Meskipun ada tambahan dana, tidak berubah jumlahnya,’’ ucapnya.

Dia menambahkan, tambahan dana itu seharusnya disampaikan kepada banggar. Jika tidak disampaikan secara lisan, lanjut dia, jumlah anggaran sama saja disembunyikan. ’’Ini memang disengaja agar kami tidak tahu,’’ tuturnya.

Sementara itu, Sekda Sidoarjo Djoko Sartono enggan memberikan penjelasan. Pejabat asal Ponorogo itu memilih bungkam ketika ditanya. ’’Saya no comment,’’ ucapnya saat ditemui di Alun-Alun Sidoarjo. (aph/c15/pri/sep/JPG)