Mengawal Pilkada Serentak

INI pekan krusial bagi Indonesia. Pilkada serentak 15 Februari makin dekat. Tensi politik pun kian panas. Total 101 daerah yang terdiri dari tujuh provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota, siap siaga menyambut pesta demokrasi.

Kita patut bersyukur, gelaran Pilkada sebelumnya pada 2015 lalu, berlangsung relatif lancar. Hanya ada beberapa riak kecil seperti kasus kerusuhan usai pemungutan suara di Kalimantan Utara.

Tapi, Pilkada kali ini memang beda. Selain jumlahnya yang banyak dan tersebar merata di berbagai wilayah, juga berlangsung di wilayah yang punya rekam jejak konstelasi politik tinggi : Jakarta, Aceh, dan Papua.

Bahkan, untuk perebutan kursi gubernur DKI Jakarta, banyak orang mafhum sebagai pilkada rasa pilpres. Tokoh-tokoh sekaliber Megawati Soekarnoputri, Prabowo Subianto, hingga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) turun gunung membantu para calon gubernur.

Tensi yang kian tinggi sebenarnya wajar-wajar saja. Namun, menjadi tidak wajar jika dibumbui isu-isu miring bernuasa suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Sungguh sayang, isu SARA makin banyak menyebar di dunia maya.

Hal itu diperparah dengan merajalelanya berita palsu alias hoax. Kian hari, intensitas penyebaran hoax makin tinggi. Ini tentu sangat meresahkan. Pertama, isu yang disebarkan bertendensi memicu kebencian dan permusuhan dengan kelompok tertentu. Kedua, sebagian masyarakat kita masih mudah terhasut dan percaya dengan informasi hoax yang tak terkonfirmasi.

Tentu, menahan gempuran hoax bukan perkara mudah. Negara maju dedengkot demokrasi seperti Amerika Serikat (AS) pun harus pontang-panting melawan gencarnya hoax saat pilpres yang akhirnya mengantar Donald Trump ke Gedung Putih itu.

Karena itu, butuh sinergi semua pihak. Menjaga kondisi agar kondusif tak hanya jadi tugas aparat kepolisian, tapi juga semua warga masyarakat. Jangan mudah terprovokasi isu-isu yang tidak jelas. Jangan segan untuk meluruskan hoax dan jangan mudah menyebar informasi-informasi yang kita sendiri tidak tahu kebenarannya.

Pihak penyelenggara Pemilu juga harus bekerja profesional dan cepat tanggap dengan isu-isu miring yang beredar di masyarakat. Para calon kepala daerah yang berkompetisi dan tim suksesnya, juga harus menyadari bahwa cara-cara tidak sportif yang digunakan, tidak hanya akan mencederai pesta demokrasi, tapi juga berpotensi memicu konflik horizontal yang mencemaskan.

Mari berdoa dan berupaya, agar gelaran pilkada serentak yang tinggal hitungan hari ini bisa berlangsung lancar dan aman. Baik saat pemungutan suara, hingga rangkaian penghitungan suara. Ketidakpuasan atas hasil pilkada harus disalurkan melalui mekanisme di Mahkamah Konstitusi (MK), bukan dengan anarki. (*)