Inflasi Indonesia 2017 Diperkirakan 4,5 Persen, Penyebabnya...

JawaPos.com - Dana Moneter Internasional (IMF) memprediksi inflasi di Indonesia menyentuh 4,5 persen tahun ini. Lembaga keuangan yang berpusat di Washington, AS, itu menyebutkan bahwa kenaikan tarif listrik serta pulihnya harga komoditas akan memicu kenaikan harga sepanjang tahun.

Dalam laporan Artikel IV (konsultasi) untuk Indonesia, IMF menyimpulkan bahwa prospek jangka pendek untuk Indonesia masih cukup baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini diperkirakan tumbuh moderat dengan 5,1 persen. 

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menyebutkan, tren inflasi tahun ini memang meningkat hingga pertengahan tahun. Padahal, umumnya, tren inflasi awal tahun cukup rendah. Hal tersebut dipicu kenaikan tarif listrik pada Maret dan Mei mendatang.

''Meskipun itu (kenaikan tarif listrik, Red) sudah direncanakan, harus diingat bahwa Maret nanti juga m­ningkat jika dibandingkan dengan Maret tahun lalu," ujarnya kemarin.

Dalam rilisnya, Gubernur BI Agus D.W. Martowardojo mengungkapkan, para direktur eksekutif IMF mendorong otoritas melanjutkan penguatan kerangka kebijakan jangka menengah. Hal itu dilakukan melalui reformasi fiskal dan struktural untuk mendorong pertumbuhan serta menjaga kestabilan makroekonomi. 

''Bauran kebijakan makroekonomi yang diiringi reformasi struktural dinilai IMF telah membantu Indonesia dalam menghadapi beberapa tantangan. Di antaranya, siklus turunnya harga komoditas dunia, lambatnya pertumbuhan global, serta beberapa episode gejolak keuangan yang berpengaruh pada negara berkembang,'' jelasnya.

Reformasi struktural yang dimaksud adalah tetap mendukung pemerintah dalam melaksanakan reformasi pajak dan penyesuaian harga komponen-komponen administered prices. 

Chief Economist Mandiri Sekuritas Leo Putra Rinaldy menyatakan, dari sisi pertumbuhan ekonomi, Indonesia telah melewati bottom period, yaitu pada 2015. Namun, tantangan ekonomi Indonesia saat ini adalah daya beli masyarakat. Kenaikan rata-rata upah minimum kota/kabupaten (UMK) pada 2017 hanya 8,3 persen, tidak setinggi tahun-tahun sebelumnya yang bisa mencapai 11 persen. Belum lagi tekanan inflasi yang menggerus daya beli.  

Karena itu, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan konsumsi untuk perekonomian saat ini. ''Taxamnesty yang merupakan aksi tax reform termasuk yang paling berhasil di dunia. Tapi, itu saja tidak cukup. Harus ada revenue yang didapat dari situ. Setidaknya, potensi shortfall tahun ini bisa ditekan,'' tuturnya. (ken/rin/c18/sof)