Jokowi Harus Evaluasi Menteri BUMN dan Komisaris Pertamina, kalau Tidak...

JawaPos.com - Kegaduhan menahun di tubuh PT Pertamina (Persero) semakin santer terdengar. Namun antiklimaks yang terjadi kemarin menyajikan bukti jelas bahwa Kementerian BUMN gagal menciptakan tata kelola BUMN yang baik. Rekrutmen jajaran komisaris Pertamina juga gagal menempatkan orang-orang yang benar-benar mandiri dan konsisten.

Guru Besar Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Mukhtasor menjelaskan, pencopotan direktur utama Pertamina terjadi semena-mena justru ketika prestasi perusahaan naik dan bergerak menuju posisi yang ditempati perusahaan migas internasional. Menurutnya, pembubaran Petral, transformasi dan efisiensi, program pembangunan kilang untuk peningkatan kemandirian energi, kinerja dan prestasi finasial, keberhasilan BBM nasional satu harga seharusnya mendapat apresiasi pemerintah. Bukan justru melakukan pencopotan menajemen puncaknya dengan alasan mengada-ada.

"Jika alasan pelengseran tersebut adalah ketidakkompakan antar direksi, justru Kementerian BUMN dan komisaris dalam hal ini yang paling bertanggung jawab," ujarnya kepada wartawan, Minggu (5/2).

Menurut Mukhtasor, ketidakkompakan yang terjadi makin kentara setelah adanya restrukturisasi direksi. Di mana, jabatan wakil direktur utama adalah posisi yang diada-adakan. Dia mengatakan, restrukturisasi dengan menambah posisi wakil dirut bukan karena alasan strategis perusahaan, apalagi alasan kepentingan negara. Terbukti ketika direktur utama bisa didongkel, dan posisi wakil dirut dihapus. Padahal posisi wakil dirut baru diadakan selama tiga bulan.

"Ini bisa memberi pesan kepada publik bahwa restrukturisasi itu memang alat atau sarana pendongkelan. Pertanyaannya, menteri BUMN dan komisaris Pertamina bekerja untuk siapa," kata anggota Dewan Energi Nasional periode 2009-2014 tersebut. 

Untuk itu, Mukhtasor meminta Presiden Joko Widodo segera melakukan evalusi kepada Menteri BUMN Rini Soemarno dan jajaran komisaris Pertamina. Tujuannya agar BUMN yang mengelola hajat hidup orang banyak itu tidak menjadi bancakan kelompok kepentingan.

"Dan agar Pertamina benar-benar menjadi kuat sebagai tangan negara mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi nasional," demikian Mukhtasor. (wah/RMOL/fab/JPG)