Lho... Kota Macet, Bogor Raih Penataan Transportasi Terbaik

JawaPos.com – Kota Bogor mendapat penghargaan Piala Wahana Tata Nugraha (WTN) dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Kota Bogor  menjadi salah satu dari 47 kota  yang berhasil meraih penghargaan WTN Tahun 2016. Namun, penghargaan tersebut dinilai sejumlah pihak belum layak dalam predikat terbaik di sisi transportasi dan lalu lintasnya.

Sebab, peremajaan angkutan umum di Kota Bogor lambat. Selain itu, mendapat predikat lalu lintas terburuk ke dua dunia versi aplikasi lalu lintas Waze. Itu berkaca dari buruknya kualitas angkutan seperti angkot hingga bus Transpakuan.

Pengamat Transportasi Universitas Pakuan (Unpak) Bogor Budi Arif mengatakan,  ada dua masalah krusial yang menyebabkan buruknya kualitas angkutan umum seperti bus Transpakuan. Pertama, permasalahan yang terjadi di internal Perusahaan Daerah Jasa Trasportasi (PDJT) sebagai operator bus transpakuan dan komitmen pemkot dalam keberlangsungan PDJT.

“Saya sudah bilang berkali-kali bahwa publik tansport itu harus didukung seratus persen, baik pemkot, DPRD, dan masyarakat. Apapun alasannya,” ujarnya ketika ditemui Radar Bogor (Jawa Pos Group) di Kampus Unpak, Kamis (02/02).

Budi juga menyoroti soal sistem operasional bus Transpakuan. Menurut pengamatannya, bus Transpakuan minim peminat karena jumlah koridor yang dimiliki PDJT sangat terbatas. Terlebih,  salah satu koridor ada yang melalui jalan tol. Sehingga bus tidak bisa menaikkan penumpang saat di perjalanan.

“Di satu sisi, satu koridor sistemnya point to point melalui jalan tol, tidak bisa mengambil penumpang ketika di perjalanan. Jadi, kalau hanya lima orang penumpang yang naik di halte, ya sudah cuma lima sampai di tujuan,” terangnya.

Yang tidak kalah krusial adalah faktor berhimpitnya bus dengan angkutan umum lainnya (angkot). Misalnya rute Bubulak-Cidangiang, yang ternyata  juga bisa menggunakan angkot sehingga disambung dengan angkot lainnya.

“Koridor dua juga sama, ke arah Ciawi kan angkotnya banyak juga. Ini masalah, jadi kedepan itu harusnya harus clean terhadap angkutan yang lain,” cetusnya.

Mengenai penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN), Budi berpendapat, ada banyak poin yang menjadi indikator dalam penilaian tersebut. Sehingga tidak terfokus pada kualitas transportasinya saja. Hal itu sudah sesuai peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat No: SK.1905/KP.801/DRJD/2010 tentang pelaksanaan kegiatan Penghargaan Wahana Tata Nugraha.

Indikatornya terbagi menjadi tiga tahap penilaian. Tahap pertama memiliki bobot penilaian 30 persen, tahap kedua 35 persen, kemudian pada tapa ketiga memiliki bobot 35 persen. “Dari masing-masing tahapan tersebut kembali terbagi menjadi beberapa komponen,” ucapnya.

Komponen pertama di tahap awal adalah perencanaan dengan bobot 10 persen, kedua pendanaan berbobot 10 persen, kelembagaan berbobot 10 persen, Sumber Daya Manusia (SDM) berbobot 10 persen, angkutan berbobot 20 persen, prasarana berbobot 10 persen, lalu lintas berbobot 20 persen, serta lingkungan berbobot 10 persen.

Sedangkan penilaian tahap kedua, komponen pertama itu adalah sarana dengan bobot 25 persen, prasarana berbobot 20 persen, lalu lintas berbobot 25 persen, serta pelayanan kepada masyarakat berbobot 30 persen.

“Pada penilaian tahap tiga cukup krusial, yaitu pembinaan kepala daerah secara umum terhadap sarana dan prasaran lalu lintas. Serta komitmen walikota dalam pengembangan transportasi daerah yang meliputi pembinaan kepada daerah. Ini bobotnya mencapai 50 persen,” beber Budi.

Nah, selanjutnya, adalah tingkat kehadiran yang merupakan komitmen walikota dengan kebijakan daerah. Pada sisi ini, bobot penilaian  juga sangat besar yakni 50 persen.

Kenapa Kota Bogor masih mendapat penghargaan? Menurutnya, persentasi dari penilaian faktor angkutan sangat kecil. "Memang komitmennya bagus walikota sekarang ini, masalahnya implementasinya yang susah. Seperti halnya rerouting (merubah rute angkot) yang berlarut larut,” ucapnya. (cr3/yuz/JPG)