Soal Penyadapan SBY, DPR: Tak Ada Rencana Panggil Kepala BIN

JawaPos.com - Komisi I DPR percaya klarifikasi Badan Intelijen Negara (BIN) yang menyatakan tidak melakukan penyadapan terkait adanya pembicaraan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dengan Ketua MUI KH Ma'ruf Amin.

Dugaan penyadapan tersebut menjadi ramai setelah Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bersama tim kuasa hukumnya mengatakan memiliki bukti pembicaraan tersebut. Itu disampaikan dalam sidang ke-8 kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Ahok.

"Mitra kita sudah klarifikasi dan saya tak perlu lagi ngomong. Orang bukan BIN yang lakukan penyadapan," ujar Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari saat dihubungi, Jumat (3/2).

Untuk itu dia berpendapat bahwa DPR tidak perlu memanggil BIN untuk menjelaskan persoalan ini seperti yang dimintakan anggotanya di komisi I, Nurhayati Al Assegaf.

"Nggak perlu dan tidak ada rencana manggil Kepala BIN. Kalau statement anggota boleh saja, tapi harus dirapatkan secara internal di komisi I," tegas dia.

Menurutnya, lebih baik adanya bukti pembicaraan tersebut ditanyakan kepada Ahok sebagai pihak yang mengatakannya di dalam persidangan. "Satu-satunya yang harus beri penjelasan adalah Ahok," tutur Kharis.

Namun, yang pasti jika memang adanya rekaman tersebut, itu bersifat ilegal dan bisa diartikan sebagai penyadapan. "Jelas ada pelanggaran UU ITE karena illegal," pungkas politikus PKS itu. (dna/JPG)