Awasi Penerimaan Pajak Daerah, Pemprov DKI Gandeng KPK

JawaPos.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berupaya melakukan optimalisasi penerimaan pajak daerah. Agar target itu tercapai dan transparan, pemerintah ibu kota itu menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sekretaris Daerah DKI Saefullah menuturkan, pihaknya mencanangkan mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, transparan, profesional, bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Oleh sebab itu, kerjasama dengan KPK dapat menciptakan penerimaan daerah yang lebih optimal. Pelayanan perpajakan yang semakin meningkat serta lebih profesional dalam memberikan pelayanan kepada para wajib pajak.

"Pencanangan aksi dan komitmen bersama optimalisasi Penerimaan Daerah ditujukan untuk mendukung peningkatan fiscal capacity Provinsi DKI Jakarta," ucap Saefullah di sela-sela pencanangan aksi dan komitmen bersama optimalisasi penerimaan daerah di Balai Kota Jakarta, Jumat (3/2).

Dikatakannya lagi, sedianya aksi itu dilakukan dengan berpedoman pada prinsip transparansi, akuntabilitas dan profesionalitas dalam pengelolaan anggaran. Sehingga, pengelolaan keuangan daerah dipergunakan sebaik mungkin untuk pembangunan dan kemakmuran masyarakat Jakarta.

Pencanangan tersebut selain dihadiri Sekda Saefullah, juga ada Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi dan pimpinan KPK Saut Situmorang. Sebagai informasi, rencana penerimaan Pajak Daerah pada APBD Pemprov DKI Jakarta Tahun anggaran 2017 telah ditetapkan sebesar Rp 35,2 triliun. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar Rp 3,6 triliun dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Daerah 2016, yakni sebesar Rp 31,6 triliun. (uya/JPG)