Evaluasi Kemen PAN-RB, Integritas ASN Pemkab Sidoarjo Masih Rendah

JawaPos.com – Kinerja jajaran Pemkab Sidoarjo belum memuaskan. Masih ada ”catatan merah” dalam rapor hasil penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB). Dasarnya adalah survei penilaian kinerja pemkab se-Indonesia tahun lalu. Ada dua komponen yang dinilai dalam survei tersebut. Yakni, pelayanan publik dan integritas.

Untuk komponen pelayanan publik, Sidoarjo mendapat nilai yang cukup baik. Dari nilai minimal yang dipatok 3,2–4,0, nilai pemkab persis berada di batas bawah itu. ”Nilai pelayanan publik mencapai 3,2. Sudah memenuhi standar,” ujar Sekretaris Deputi Deputi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemen PAN-RB Didid Noordiatmoko Rabu (1/2).

Sayang, poin integritas pegawai ternyata masih jeblok. Nilai yang diperoleh hanya 3,2. Padahal, batas bawah nilai yang ditetapkan Kemen PAN-RB adalah 3,6–4,0. Didid menyayangkan rendahnya poin integritas Sidoarjo. Sebab, jika dibandingkan dengan kabupaten lain, perkembangan Kota Delta sangat pesat. Salah satunya, kelengkapan infrastruktur seperti bandara terdongkrak. ”Dengan usia kabupaten yang menginjak 158 tahun, Sidoarjo harus mendapat poin yang lebih baik,” tegasnya.

Dia menyarankan Pemkab Sidoarjo segera memperbaiki kinerja. Misalnya, menyelenggarakan program atau kegiatan secara terfokus. ”Jika Sidoarjo merupakan daerah industri, fokus ke situ. Contohnya, perbaikan jalan karena dampak industri atau kesejahteraan pekerja,” terangnya. Dia meminta program yang dibuat pemkab tidak terlalu banyak. Difokuskan pada kebutuhan daerah. Prinsipnya adalah money follow the program. Tidak lagi mementingkan penyerapan anggaran.

Bupati Sidoarjo Saiful Ilah mengakui, pemkab memang perlu memperbaiki kinerja. Hasil temuan Kemen PAN-RB harus segera ditindaklanjuti. Dia berharap kinerja pemkab semakin baik. Jajaran pemkab, lanjut dia, harus aktif mengabarkan perbaikan kinerja dan inovasi kepada masyarakat. Sebab, masyarakat tidak akan mengetahui pembenahan yang dilakukan pemkab jika tidak dibarengi dengan sosialisasi. ”Caranya menggandeng media,” ucapnya.

Dia menyampaikan, ada sejumlah permasalahan yang harus segera diperbaiki. Misalnya, masih banyak penyusunan rencana strategis pada organisasi perangkat daerah (OPD) yang belum berorientasi hasil. Melainkan pada penyerapan anggaran. ”Hal itu berdampak pada pemborosan anggaran,” tuturnya. Sistem evaluasi kinerja juga belum menggambarkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan atau SAKIP.

Menurut Saiful, perbaikan bisa dilakukan dengan memperbarui rencana strategi (renstra) perangkat daerah agar berorientasi hasil. Selain itu, memantau kinerja perlu menggunakan aplikasi sehingga pimpinan bisa memonitor. ’’Harus meningkatkan evaluasi akuntabilitas kinerja,’’ kata pria 67 tahun itu. (aph/c15/c16/pri/sep/JPG)