Pastikan Prancis Aman tanpa Larang Imigran

JawaPos.com -  Pemerintah Prancis memastikan untuk tidak mengikuti langkah Amerika Serikat (AS) yang melarang warga tujuh negara berpenduduk mayoritas muslim masuk ke wilayahnya. Hal itu diungkapkan Duta Besar Prancis untuk Indonesia Jean-Charles Berthonnet saat berkunjung ke Surabaya pada Selasa (31/1).

”Kami tidak berniat menerapkan kebijakan seperti di AS. Kami ingin tetap terbuka (menerima siapa saja yang datang, Red),” ujar pria yang menguasai bahasa Rusia, Hungaria, dan Inggris tersebut. Menurut dia, keamanan warga bisa dijaga dengan banyak cara.

Berthonnet mengungkapkan bahwa orang bisa beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing di Prancis. Termasuk umat Islam. Prancis terbuka menerima pencari suaka dan mahasiswa dari negara-negara mayoritas muslim. Termasuk Indonesia. Bahkan, cukup banyak mahasiswa Indonesia di Prancis.

Terdapat ekstrimisme dan radikalisme di hampir semua negara. Meski begitu, bukan berarti pemerintah Prancis abai dengan ancaman yang mengintai keselamatan warganya tersebut. Prancis beberapa kali mendapatkan serangan dari kelompok-kelompok radikal. Salah satunya adalah serangan di kantor media Charlie Hebdo.

Untuk menjaga keamanan, mereka memperkuat pengamanan di wilayah-wilayah perbatasan, melakukan patroli, dan memeriksa semua barang-barang yang tak bertuan. ”Selalu ada risiko. Tidak ada yang nol risiko. Misalnya, Kanada. Mereka yang begitu terbuka (menerima semua pendatang) juga diserang,” tegas pejabat kelahiran 17 Februari 1957 tersebut.

Karena itu, untuk melindungi penduduk, Prancis menguatkan kerja sama intelijen dengan negara-negara asing. Termasuk Indonesia. Sebagaimana Prancis, ekstrimisme dan radikalisme juga sering terjadi di Indonesia. Intelijen Prancis dan Indonesia bertukar informasi untuk mencegah terjadinya serangan dari kelompok-kelompok radikal.

”Indonesia memiliki banyak pengalaman untuk mengatasi radikalisme,” jelas pria yang pernah menjabat duta besar luar biasa dan berkuasa penuh di Astana, Kazakhstan, pada 2009–2013 itu. Prancis bekerja sama dalam bidang deradikalisasi dengan Indonesia. Bahkan, baru-baru ini, mereka menggelar pertemuan komite keamanan dangan seluruh direktur Institut Français d’Indonésie (IFI) di Indonesia. Pertemuan tersebut digelar untuk memastikan penduduk Prancis di Indonesia terlindungi.

Kerja sama dengan Indonesia saat ini kian kuat. Bukan hanya intelijen, melainkan juga berbagai bidang lain. Sebagai bukti bahwa Indonesia kian dianggap penting bagi Prancis, tahun ini akan ada dua kunjungan khusus. Bulan ini Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Marc Ayrault berkunjung ke Indonesia. Presiden Prancis Francois Hollande juga datang pada 29 Maret nanti. Itu akan menjadi momen bersejarah. Sebab, untuk kali pertama setelah 31 tahun, presiden Prancis berkunjung ke Indonesia. Kunjungan tersebut bakal berdampak pada berbagai kerja sama dan proyek dua negara.

Pria yang baru kali pertama datang ke Surabaya tersebut memberikan komentar tentang dengan proses pemilu presiden yang berlangsung saat ini. Di Prancis, tidak ada electronic vote. Semua warga, baik di dalam maupun luar negeri, memberikan suara dengan memasukkan balot ke kotak suara. Intinya masih manual.

Karena itu, kemungkinan diretas sangat kecil. Meski begitu, Berthonnet tidak menampik bahwa kemungkinan peretasan masih terbuka. Karena itu, seluruh agensi dan perusahaan-perusahaan diminta memperkuat pengamanan anti peretasan di setiap komputer. Diharapkan, skandal pemilu untuk menggiring suara seperti di AS bisa dicegah. (sha/c16/any/tia)