Sosialisasi Amdal Pulau G, Nelayan Angke Minta Jaminan Tak Digusur

JawaPos.com - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi DKI Jakarta melakukan sosialisasi penyempurnaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) proyek reklamasi pulau G di Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjariangan, Jakarta Utara, Selasa (31/1) malam. Sempat terjadi protes nelayan di awal acara.

Namun, akhirnya nelayan menyepakati dan menandatangi Berita Acara Sosialisasi yang disusun DLH Pemprov DKI. Acara itu dihadiri perwakilan PT Muara Wisesa Samudera (MWS) sebagai pengembang Pulau G, Camat Penjaringan, Lurah Pluit, pejabat DLH serta masyarakat dan nelayan Muara Angke.

Project Director MWS Andreas Leodra mengatakan, sosialisasi Amdal merupakan kewajiban untuk menyempurnakan Amdal Pulau G seperti ketentuan pemerintah. Yakni, menyesuaikan proyek pulau reklamasi dengan National Capital Integrated Coastal Development dan kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Pantai Utara Jakarta yang tengah disusun pemerintah DKI dan Kementerian Lingkungan Hidup.

“Amdal Pulau G sudah ada dan masih berlaku sampai saat ini. Amdal baru ini merupakan penyempurnaan dari Amdal lama karena harus menyesuaikan dengan kajian NCICD dan KLHS. Kami selalu mengikuti arahan dan aturan dari pemerintah,” kata Andreas dalam keterangan tertulis, Rabu (1/2).

Dalam sosialiasi itu, para nelayan dan warga yang berasal dari Muara Angke meminta agar MWS sebagai pengembang Pulau G dapat mengakomodir dan menjamin kepentingan dan kebutuhan warga. Apalagi, sejak proyek reklamasi Pulau G mulai dikerjakan, banyak isu simpang siur terkait status Muara Angke.

“Bagi kami yang penting tidak terjadi penggusuran di Muara Angke. Itu yang mesti diperjuangkan oleh MWS sebagai pengembang pulau G,” kata Khafidin, tokoh masyarakat setempat.

Sementara itu, Diding Setiawan, penghuni Rusun Cinta Kasih Buddha Tzu Tji Muara Angke meminta agar pemerintah dan pengembang mematuhi segala ketentuan dalam penyusunan Amdal. Sehingga pembangunan Pulau G tidak merugikan nelayan.
Menurutnya, proyek reklamasi harus bisa memberikan kehidupan lebih baik bagi nelayan, bukan malah menyengsarakan dan menciptakan ketidakpastian hidup.
 
“Hidup nelayan sudah sulit. Biaya melaut sebelum proyek-proyek reklamasi di Teluk Jakarta dibangun sudah mahal, karena ikan sudah tidak ada di sekitar teluk yang tercemar ini. Karena itu, kami mohon agar pemerintah dan pengembang memberikan solusi agar nelayan bisa hidup,” ujarnya. (yuz/JPG)