Sertifikasi Khatib, Dai: Rezim Sekarang Lebih Buruk

JawaPos.com - Ketua Forum Kota Wali Cirebon Ustad H Dede Muharam mengatakan, wacana sertifikasi khatib yang disampaikan Menag Lukman Hakim Saifuddin, terlalu berlebihan. Seharusnya, kata Dede, Kemenag bekerja sama dengan MUI mulai tingkat pusat sampai kota/kabupaten, untuk menggelar kegiatan peningkatan kapasitas dan kualitas khatib.

Tujuannya agar khatib memiliki kafaah ilmiyah atau kecukupan ilmu dan mampu memahami nilai-nilai agama Islam secara utuh, luas, dan komprehensif. “Kalau ada program peningkatan dari Kementerian Agama dan MUI, saya yakin khatib lebih profesional,” ucapnya kepada Radar Cirebon (Jawa Pos Group), Selasa (31/1).

Di samping menguasai syarat dan rukun khutbah jumat, khatib harus mampu mempelajari jamaah dan problematika di daerah masing-masing. Karena itu, Dede Muharam menilai Kementerian Agama perlu melakukan upaya peningkatan kemampuan pada khatib. Bukan pada pengawasan tanpa pembinaan.

Kalau mengawasi setelah terjadi “kriminalisasi” ulama dan tokoh-tokoh Islam yang duduk sebagai pejabat negara maupun pemerintahan, hal ini semakin menunjukan pemerintah saat ini memusuhi Islam dan ulama. Jika pengawasan khutbah benar-benar dilakukan, sambung Dede, rezim sekarang lebih buruk dibandingkan orde baru.

Pasca reformasi, lanjut owner Andalus City ini, era demokrasi di Indonesia semakin maju dan berkembang. Keterbukaan informasi dan hak menyampaikan pendapat di muka umum tidak dibatasi secara berlebihan. Tapi selama ini masyarakat seolah diberikan ketakutan menyampaikan sesuatu secara terbuka.

“Tidak perlu ada sertifikasi khatib. Itu berlebihan,” tegas Dede. (ysf/abd/via/sam/oet/yuz/JPG)