TPS Eks Kalijodo Rawan Kecurangan

JawaPos.com - Puluhan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Jakarta Utara (Jakut) diketahui rawan kericuhan. Seperti adanya protes dari masyarakat yang belum terdaftar di DPT, hingga penggunaan surat keterangan (suket) pengganti e-KTP.

Ketua KPU Jakut Abdul Muin mengatakan, dari 2.130 TPS di Jakut, ada beberapa  TPS yang rawan. Pihaknya  telah melakukan sejumlah antisipasi. "TPS rawan di Jakarta Utara seperti di lokasi eks Kalijodo, Penjaringan," katanya.

Menurut dia, pihaknya mendapat rekomendasi dari Komisi Informasi DKI Jakarta untuk mengecek, apakah warga di sana ada di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau tidak.

"Kami bahkan juga pernah disidang oleh Komisi Informasi, beberapa waktu lalu terkait laporan warga tentang daftar pemilih," ujar Muin.

Menurut dia, TPS di eks Kalijodo pun jadi persoalan. Sebab surat cadangan hanya 2,5 persen. Pihaknya khawatir surat cadangan tidak cukup. Warga di sana, ujarnya, memang telah banyak yang direlokasi ke rusunawa. Namun mereka banyak yang tidak betah, dan kembali tinggal di sekitar-sekitaran Kalijodo.

"Kalau punya KTP harus sesuai domisili memilihnya," ungkap Muin. Terkait relokasi ke Rusunawa bagi warga yang digusur, sambung Muin, pihaknya sudah mendata. Namun banyak diantara mereka  balik lagi ke lokasi gusuran.

"Karena tidak betah.  Padahal sudah didata. Kita pernah mau mendata lagi, tapi diusir, karena dianggap mau menggusur lagi," tandas dia.

Adapun TPS rawan lainnya yakni di Apartemen Gading Nias, Kecamatan Kelapa Gading. Muin mengatakan, perhitungan suara di TPS tersebut pada pilgub dan pilpres lalu, tidak hanya jadi perhatian nasional. Namun sudah jadi perhatian dunia.

"Karena itu kita minta pengelola untuk terbuka. Jangan sampai nanti saat hari H, datang berbondong-bondong ke TPS," pungkas Muin. (dai/yuz/JPG)