Penyuap Patrialis Akbar Pernah Tersandung Kasus di KPK

JawaPos.com - Tersangka pemberi suap Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar, Basuki Hariman rupanya tidak hanya sekali tersandung kasus dugaan suap. Basuki pernah diperiksa penyidik KPK terkait kasus dugaan suap terkait impor daging sapi pada 2013.

"Pemberi ini memang pernah diperiksa KPK berhubungan dengan impor daging sapi," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam keterangan pers di kantornya, Kamis (26/1).

Karena itu, Syarif mengaku heran dengan tindakan Basuki yang berani menyuap Patrialis terkait uji materi UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Karena itu, KPK mengingatkan para pihak swasta maupun penyelenggara negara untuk tidak lagi melakukan transaksi suap.

"Tolong jangan main lagi dengan komoditi-komoditi penting, sudah diperingatkan bahkan sudah pernah diperiksa kok malah masih melakukan hal seperti ini," ujar dia.

Sebelumnya, KPK menangkap Patrialis bersama sepuluh orang lainnya di tiga lokasi berbeda. Yaitu lapangan golf Rawamangun, Sunter, dan Grand Indonesia. Dalam penangkapan, KPK menyita barang bukti berupa voucher pembelian mata uang asing dan sejumlah dokumen.

Setelah melakukan pemeriksaan 1x24 jam dan gelar perkara, KPK menetapkan empat orang tersangka. Patrialis ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. KPK juga menetapkan rekan Patrialis, Kamaluddin (KM) sebagai perantara.

Selain itu, KPK juga menetapkan sebagai tersangka pemberi suap. Mereka Basuki Hariman (BHR) selaku pengusaha dan Ng Fenny (NGF) selaku sekretaris Basuki. Basuki diduga menyuap Patrialis sebesar USD 20 ribu dan SGD 200 ribu.

"BHR memberikan janji kepada PAK terkait permohonan uji materil UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam rangka pengurusan perkara dimaksud," papar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan.

Atas perbuatannya, Patrialis dan Kamal dijerat dengan Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Sementara sebagai pemberi, Basuki dan Ng Fenny dijerat dengan Pasal 6 ayat 1 atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. (Put/jpg)