Universitas Narotama Adakan Kompetisi Debat Hukum HR Djoko Soemadijo Award

Upaya Universitas Narotama mencerdaskan anak didik, khususnya yang di fakultas hukum, mendapat apresiasi dari Mahkamah Agung. Hal tersebut disampaikan hakim agung Sunarto dalam pembukaan Kompetisi Debat Hukum HR Djoko Soemadijo Award pada Rabu (25/1).

SUNARTO mengatakan, dalam pengambilan putusan menyelesaikan kasus, para hakim selalu melakukan perdebatan panjang. Di dalamnya ada kemerdekaan berpikir dan kebebasan berpendapat. Tidak boleh ada yang memaksakan pendapat. Karena itu, debat hukum menjadi suatu kebutuhan dan kewajiban bagi para praktisi hukum. Namun, tentu saja dengan disertai kajian ilmiah. ”Lomba debat ini memberikan gambaran yang nyata bagi mahasiswa hukum ketika memasuki dunia kerja nanti,” terangnya. Pelatihan sejak dini perlu dilakukan agar muncul akademisi hukum yang benar-benar mumpuni dan kredibel. Sebab, kehidupan hukum sebenarnya adalah kehidupan perdebatan itu sendiri.

Menurut Sunarto, ada dua hal yang tidak kalah penting dimiliki oleh para insan hukum. Baik mahasiswa, akademisi, praktisi, maupun pemerhati hukum. Yaitu, intelektualitas dan integritas. Intelektualitas didapat dari belajar. Salah satunya di perguruan tinggi. Sedangkan integritas adalah kesadaran diri sendiri untuk senantiasa menegakkan hukum. ”Rendahnya integritas merusak tatanan yang selama ini berusaha dibangun negara,” ungkapnya.

Sunarto juga mencermati materi debat. Salah satunya berkaitan dengan status kepemilikan tanah oleh warga negara asing (WNA). Selama ini aturan memang tidak memperbolehkan WNA memiliki aset di Indonesia. Hanya hak pakai. Namun, dalam praktiknya, memang ada saja penyimpangan yang terjadi. Salah satu upaya penyimpangan dilakukan dengan menikahi warga negara Indonesia (WNI). Setelah mendapatkan aset, WNA membawa aset tersebut dan WNI tidak dapat berbuat apa-apa. ”Nah, dalam hal ini perlu ada kesadaran dari pihak yang berwenang untuk menegakkan hukum yang berlaku,” ujarnya.

Bukan hanya kasus kepemilikan aset oleh WNA, ada 15 tema aktual lainnya yang dibahas sebagai materi debat. Di antaranya, hukuman mati, tenaga kerja alih daya, merger BUMN, hingga hak perdataan anak di luar perkawinan yang sah. ”Kalau dilatih sejak dini, bisa mengasah kecerdasan emosional dan spiritual mahasiswa,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Yayasan Pawiyatan Gita Patria HR Djoko Soemadijo mengatakan, award tersebut merupakan langkah awal. Anak muda sekarang memiliki jangkauan pendidikan yang lebih panjang. Karena itu, Narotama berusaha mewadahinya. ”Harapannya, anak-anak ini tumbuh menjadi generasi penerus bangsa yang membanggakan,” tuturnya.

Selama ini masih ada ketidaksempurnaan sistem di masyarakat yang ditopang regulasi. Namun, para generasi muda tidak boleh menyerah. Dengan semangat juang yang tinggi, ke depan citra bangsa bisa lebih baik. Akhirnya, negara berlandaskan hukum dan kedamaian akan tercipta.

Di tempat terpisah, Kaprodi Magister Hukum Universitas Narotama Dr Rusdianto Sesung menjelaskan, HR Djoko Soemadijo Award merupakan rangkaian dies natalis Narotama. Saat ini pesertanya baru regional Jawa Timur. Tahun depan mereka membuat kegiatan serupa dengan skala nasional.

Doktor muda tersebut menambahkan, kegiatan pada hari itu juga sekaligus membuka HR Djoko Soemadijo Institute. Yakni, sebuah perkumpulan yang berisi para pakar, praktisi, akademisi, dan pemerhati hukum. Mereka membicarakan topik hukum yang sedang hangat saat ini. ”Lomba debat ini adalah kegiatan pertama. Berikutnya, kami juga membuat penelitian, sumbangsih hukum, dan penghargaan bagi masyarakat, praktisi, politisi, dan siapa pun yang punya peran pembangunan hukum dan HAM,” paparnya. (ant/c10/oni/sep/JPG)