Datangi KPK, Dirut PLN Bahas Proyek Rolls-Royce

JawaPos.com - Direktur Utama (Dirut) PT PLN Sofyan Basyir mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (26/1). Sofyan mengaku kedatangannya itu untuk menghadiri pembahasan mengenai dugaan suap oleh perusahaan penyedia mesin asal Inggris, Rolls-Royce kepada pejabat PLN. "Iya (soal Rolls-Royce turut dibahas)," kata Sofyan saat keluar gedung KPK.

Sofyan mengakui bahwa Rolls-Royce terlibat pengadaan mesin dan pemeliharaan mesin pembangkit listrik PLN di Kalimantan. Namun, Sofyan mengaku belum mengetahui secara pasti mengenai proses proyek tersebut.

Sofyan mengklaim baru menjabat sebagai Dirut PLN pada 2015, sementara proyek Rolls-Royce berlangsung pada 2003, 2007, dan 2013.

"Saya sendiri karena baru masuk 2015, jadi sedang dikaji. (Pengadaannya ada pada tahun) 2003, 2007, dan 2013 terakhir. Pengadaan mesin dan pemeliharaan tapi itu sudah lama sekali," kata dia.

Rolls-Royce diketahui telah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan di Inggris lantaran menyuap pejabat di sejumlah negara dalam menjalankan bisnisnya. Salah satunya dalam penjualan mesin pesawat untuk PT Garuda Indonesia.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan mantan Dirut PT Garuda Indonesia, Emirsyah Sattar dan pendiri PT Mugi Rekso Abadi (MRA) Group, Soetikno Soedarjo sebagai tersangka.

Berdasarkan investigasi antikorupsi Inggris, Serious Fraud Office (SFO), perusahana raksasa penyedia mesin asal Inggris itu diduga juga menyuap pejabat-pejabat PLN untuk pemenangan proyek pada 2007. Selain PT Garuda Indonesia, data dan informasi terkait dugaan suap ke pejabat PLN itu telah dikantongi KPK dari SFO dan lembaga antikorupsi Singapura, CPIB.

Mengenai informasi adanya dugaan suap kepada pejabat PLN, Sofyan mengklaim KPK telah berkomitmen mendukung kerja PLN. Menurut dia, KPK bakal membantu membangun sistem kontrol yang lebih baik.

"Kalau tadi koordinasi untuk mendukung kerja PLN, untuk membangun sistem kontrol yang lebih baik. Tadi kami koordinasi dan KPK sangat dukung rencana rencana untuk pengamanan dan bagaimana bahwa korupsi dan gratifikasi itu bisa diamankan dalam proyek-proyek PLN. Jadi kami terima kasih atas rapat koordinasi tadi," pungkasnya. (Put/jpg)