Rapat dengan Menhan, Panglima TNI, Menlu Hingga BIN, Komisi I Seriusi Dugaan Penyelundupan Senjata

JawaPos.com - Komisi I menggelar rapat kerja dengan Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, Panglima TNI, dan Kepala Badan Intelijen Negara hari ini, Kamis (26/1). Fokusnya, mereka akan membahas  evaluasi penggunan anggaran 2016 sekaligus untuk evaluasi program 2016.

"Setelah itu dilanjutkan rencana kerja 2017," ujar Wakil Ketua Komisi I DPR Asril Hamzah Tanjung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/1).

Namun, dia tidak menampik akan dibahas pula beragam persoalan yang ada. Tentunya, berkaitan dengan tugas mitra-mitranya itu.

Salah satunya yang paling dibahas yakni dugaan penyelundupan senjata terhadap pasukan perdamaian Indonesia di Sudan. "Yang menonjol adalah kejadian di Sudan. Mungkin nanti akan ada yang bertanya. Karena itu berkaitan dengan tugasnya TNI, Menhan, Menlu dan BIN," tegasnya.

Soal kasus itu, Asril menjelaskan bahwa dugaan penyelundupan senjata dilayangkan otoritas Sudan ketika pasukan perdamaian Indonesia dari unsur TNI dan Polri yang tergabung dalam UNAMID hendak kembali ke tanah air. Ternyata, dalam pemeriksaan barang-barang itu ada barang yang berisi senjata. "Seolah-olah anggota kita dituduh menyelundupkan senjata," ujarnya dari informasi yang didapat komisi I DPR.

Kata politikus Partai Gerindra itu, senjata yang disita otoritas Sudan yakni senjata laras panjang AK-47. Senjata tersebut bukanlah senjata buatan Indonesia. "Berarti itu bukan senjata kita," tegasnya.

Lagipula, Asril yang juga mantan ketua kontingen UN Nation untuk Kamboja pada 1993 itu meyakini tidak mungkin pasukan perdamaian Indonesia menyelundupkan senjata. Sebab sebelum kembali ke tanah air, pengecekan dilakukan sangat ketat sejak di Basecamp hingga bandara.

"Di bandara kita nggak boleh pegang senjata karena mau naek pesawat. Paling diperiksa lagi ransel kita, barang-barang kita, nggak ada kita bawa senjata lagi," tutur dia.

Pihak TNI pun membantah adanya ketetlibatan pasukannya. Begitu juga Polri yang langsung mengirim ‎tim penyelidikan ke sana dan DPR pun sudah meminta Menlu untuk bisa berkoorinasi dengan pemerintah Sudan.

Karenanya, dia menduga ada sabotase terhadap pasukan perdamaian Indonesia. "Mungkin ada sabotase, mungkin ada yang ingin memalukan kita. Atau ada yang ingin menumpang perahu ke hilir," pungkasnya. (dna/JPG)