Kepulauan Seribu Rawan Money Politics, Pengawasan Harus Diperketat

JawaPos.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta melihat ada potensi kerawanan politik uang di Pulau Payung, Kepulauan Seribu pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2017. Hal itu berbekal pengalaman pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014.

Saat itu, seluruh perolehan suara yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), diborong oleh satu pasangan calon presiden tertentu.
Terkait potensi kerawanan tersebut, sejumlah pihak banyak yang menanggapinya.

Pengamat Pilkada Ramdansyah menuturkan, hal yang wajar jika seluruh masyarakat di pulau tersebut hanya memilih satu orang kandidat. Alasannya, sambung mantan ketua Panwaslu DKI itu, pertama terkait jumlah pemilih di Pulau Seribu sedikit, yakni sekitar 17.000 dari total 24.000 penduduk. Dengan kata lain, terdapat 2 kecamatan dan 6 kelurahan dan 11 pulau.

"Untuk Pulau Payung jumlah penduduknya sedikit sekali. Sekitar 167 jiwa. Itu jumlah penduduk yah bukan pemilih. Atau kurang dari 1 TPS. Ini artinya kalau hanya menggambarkan bahwa seluruh pulau diborong oleh 1 kandidat di pemilu 2014, menjadi suatu hal yang wajar dilihat sisi geografis dan demografis," ujar Ramdansyah, Rabu (25/1).

"Berbeda jika kita melihat 1 kelurahan di kapuk dengan penduduk 160.000. Kalau semuanya diborong oleh 1 paslon saja maka dipastikan kecurangan," imbuh Ramdhansyah.

Karena itu, Ramdansyah mengatakan, ukuran geografis di pulau dan ukuran demografis jumlah penduduk sedikit dapat menyebabkan potensi suara pemilih diborong satu pasangan calon. Namun begitu, untuk pengawasan Pilgub DKI tetap sama antara daerah dengan penduduk sangat banyak dan sangat sedikit.

"Tetapi rasio pengawas di suatu daerah harus dibuat. Jadi untuk pemilu 2014 rasio PPL untuk di satu kelurahan di pulau seribu tentunya tidak satu orang di kelurahan," kata dia.

Ramdansyah juga mengatakan, penggunaan teknik pemotretan form plano untuk dishare dari kelurahan di pulau seribu ke Bawaslu DKI, dilakukan secara real time. Hal itu seperti dilakukan Panwaslu DKI tahun 2012 lalu. "Hal itu dapat dilakukan untuk mengantisipasi potensi kecurangan sejak dini. Ini artinya dugaan kecurangan di pulau payung sudah dapat diklarifikasi sejak awal untuk dijadikan atensi dalam pengawasan," tambah dia.

Sebelumnya, Pimpinan Bawaslu DKI Jakarta Achmad Fachrudin mengatakan, ada tiga bentuk kerawanan Pilgub di Kepulauan Seribu. Yakni distribusi logistik, perlindungan hak pilih dan politik uang. Adapun potensi kerawanan politik uang yakni di Pulau Payung. Berbekal pengalaman pada Pilpres 2014, saat  itu seluruh perolehan suara yang masuk dalam DPT diborong oleh satu pasangan calon presiden tertentu.

"Hal itu bisa saja bisa terjadi jika memang aspirasi nyata rakyat menghendaki demikian. Tapi bisa juga tidak logis dan mengandung potensi politik uang," jelasnya.

Karena itu, Fachrudin mengatakan, pihaknya telah meminta jajaran Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) dan Pengawas TPS untuk mengawasi secara lebih cermat potensi politik uang di kawasan tersebut  pada Pilkada DKI 2017. (dai/yuz/JPG)