Massa Tuntut Ijazah Palsu Bupati hingga Jual Beli Jabatan

JawaPos.com - Situasi politik di Kotabaru, Kalsel, sedang memanas. Senin (23/1) kemarin, massa yang tergabung dalam Komite Aksi Penyelamat kotabaru (KaPaK), melakukan aksi unjuk rasa damai. Sedikitnya, ada sebelas poin penting yang menjadi tuntutan, dibaca oleh para orator aksi.

Dikomandoi oleh Usman Pahero, selaku penanggung jawab aksi, unjuk rasa dimulai dengan berjalan kaki dari halaman Masjid Raya Khusnul Khatimah Kotabaru menuju Kantor Bupati Kotabaru dan berakhir di Kantor DPRD Kotabaru.

"Ada sebelas tuntutan yang kami usung hari ini, di antaranya, kami meminta agar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotabaru, dan pihak terkait agar segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengungkap dugaan Ijazah palsu Bupati Kotabaru," ujarnya.

Selanjutnya, para pengunjuk rasa juga mendesak instansi terkait untuk mengusut tuntas pengaturan fee proyek, dugaan jual beli jabatan hingga adanya dugaan unsur campur tangan oleh saudari Bupati Kotabaru dalam birokrasi Pemerintahan Kotabaru. 

"Kami juga meminta agar mencopot direktur BUMD karena sarat dengan unsur KKN, membongkar mafia proyek satu pintu, membubarkan staf khusus bupati serta menuntut agar melaksanakan UU No 5 Tahun 2014 untuk dijalankan dengan sungguh sungguh dan profesional. Intinya demo damai hari ini adalah ingin meminta tegaknya hukum dan menyelamatkan Kotabaru," tegasnya.

Dalam aksi unjuk rasa damai yang digelar, peserta aksi ditemui oleh Wakil Bupati Kotabaru, Burhanuddin. Dia meminta maaf yang sebesar-besarnya karena Bupati sedang berada di luar daerah. Beberapa tuntutan peserta aksi pun sempat dijawab oleh Wakil Bupati. Tak hanya itu, ia juga menyayangkan atas digelarnya aksi unjuk rasa tersebut.

Menurutnya,  persoalan dugaan Ijazah palsu Bupati Kotabaru sudah melalui proses verifikasi penetapan pasangan calon bupati lalu, serta sudah meminta penjelasan dari berbagai pihak, dan sesuai prosedur. "Namun, kalau masih ada pihak yang tidak puas silahkan tempuh kejalur hukum," ujarnya.

Wakil Bupati menambahkan, aksi unjuk rasa tentu bisa menghambat kinerja pemerintah, dan akan lebih baik menyatukan energi positif untuk bersama-sama membangun Kotabaru menuju perubahan.

"Sekarang Bupati sedang berada di Tanjung Semelantakan. Beliau mewakilkan kepada saya untuk menemui anda semua. Disana ada perbaikan jalan. Kami bekerja seperti buruh, dan membersihkan sampah. Tak pandang hari libur kami pun tetap bekerja," ucapnya di hadapan ratusan pengunjuk rasa.

Namun, massa yang tak puas dengan jawaban yang diutarakan oleh Wakil Bupati, meminta Wakil Bupati beserta jajaran untuk bersama-sama menuju gedung DPRD Kotabaru, untuk melakukan hearing terkait tuntutan peserta aksi.

Di gedung DPRD Kotabaru, aspirasi dan tuntutan tersebut disampaikan melalui pertemuan para perwakilan pengunjuk rasa di hadapan Wakil Bupati, Ketua DPRD Kotabaru, Kapolres, Dandim, Danlanal, Kajari, Ketua Pengadilan serta dihadiri para anggota DPRD Kotabaru lainnya.

Hasil pertemuan tersebut, Ketua DPRD Kab Kotabaru yaitu Alfisah menyampaikan bahwa pihaknya pun akan mengabulkan beberapa yang menjadi tuntutan pengunjuk rasa. Di antaranya mengenai hak interplasi yang akan segera diparipurnakan.

"Kalau soal dugaan ijazah palsu bukan ranahnya kami, kami hanya akan mengeluarkan rekomendasi kepada pihak Polres, dan Polda, untuk mengusutnya," ujar Alfisah, ketika ditemui usai gelaran rapat bersama para pengunjuk rasa. (war/by/ran/fab/JPG)