Kecewa, Warga Kumpulkan Koin untuk Bupati Bogor

JawaPos.com - Kekecewaan warga Kabupaten Bogor yang ada di wilayah selatan khususnya kawasan puncak dan sekitarnya terhadap pemerintah daerah, sepertinya sudah di ubun-ubun. Pemkab Bogor dianggap gagal membangun infrastruktur di wilayah mereka.

Sebagai bentuk protes, mereka menggelar aksi dengan cara mengumpulkan ’Koin Peduli Puncak’ yang akan diserahkan kepada Bupati Bogor, Nurhayanti. Koin itu nantinya untuk modal memperbaiki maupun melebarkan jalan agar kawasan Puncak terbebas dari kemacetan.

”Aksi pengumpulan koin sebagai bentuk sindiran kami terhadap bupati. Mudah-mudahan, Nurhayanti sebagai orang nomor satu di Kabupaten Bogor lebih peduli terhadap kawasan puncak, sebagai daerah penyumbang PAD terbesar bagi APBD Kabupaten Bogor,” terang Asep, koordinator aksi Koin Peduli Puncak kepada INDOPOS (Jawa Pos Group), Senin (23/1).

Menurut dia, tidak ada niatan dari Pemkab Bogor dalam meningkatkan roda perekonomian masyarakat di wilayah Puncak dan sekitarnya karena infrastruktur jalan dibiarkan rusak dan tidak seimbang dengan volume kendaraan yang melintas sehingga terjadi kemacetan selama berpuluh-puluh tahun.

”Meskipun Jalan Raya Puncak merupakan jalan nasional, tapi di mana upaya Pemkab Bogor dalam mencari solusi agar tidak selalu macet. Tak hanya itu, jalur-jalur alternatif pun dibiarkan rusak. Di mana usaha Pemkab Bogor,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Iwan Setiawan menilai sebagai kepala daerah Bupati Nurhayanti dianggap kurang lihai melobi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat terkait pembangunan infrastruktur di daerahnya.

”Harusnya Kabupaten Bogor bisa menyerap anggaran lebih besar untuk memperbaiki infrastruktur jalan, sehingga kemacetan yang selama ini terjadi dapat teratasi,” ungkapnya.

Politisi Gerindra itu menuturkan, tahun 2014 saja, bantuan Pemprov Jawa Barat untuk Kabupaten Bogor hanya Rp 52 miliar tapi kenapa Kabupaten Garut mendapat bantuan berkali-kali lipat lebih besar hingga mencapai Rp 300 miliar.

Itu, ungkapnya juga, membuktikan kurangnya lobi-lobi yang dilakukan Pemkab Bogor. ”Kepala daerah itu harus pandai melobi agar anggaran yang terserap oleh daerah yang dipimpinnya besar, sehingga kebutuhan pembangunan infrastruktur dapat terpenuhi,” cetusnya.

Saat ditanya kerusakan dan kemacetan Jalan Raya Puncak yang selama ini terjadi tanpa solusi? Dia menjawab memang untuk persoalan Jalan Raya Puncak, tidak bisa di biayai oleh APBD Kabupaten Bogor lantaran merupakan jalan nasional. Untuk itu diperlukan lobi-lobi yang andal oleh seorang kepala daerah terhadap kementerian agar anggaran untuk penanganan kemacetan dapat segera dilakukan.

”Solusi bagi kemacetan puncak harus segera diciptakan salah satunya dengan cara melakukan pelebaran jalan. Kuncinya, tergantung hasil lobi-lobi bupati kepada pemerintah pusat,” tandasnya. (has/yuz/JPG)