Sudah Tutup Buku, Kegiatan Masih Jalan

PENGAKUAN sejumlah pegawai dan mantan pegawai Biro Kesra makin menguatkan adanya dugaan ketidakberesan dalam proses penyaluran Bansos tidak terencana tahun 2014 itu. Menurut mereka, banyak penerima bansos, ternyata  tidak menerimanya. Sebagian menerima tidak full, karena ada potongan. Tapi ada juga yang menerima bansos secara utuh. 

"Yang banyak permainan setahu saya adalah proses penyaluran Bansos tidak terencana untuk Odha dan anak yatim. Jumlah calon penerimanya banyak, tapi enggak semua diberikan," kata  salah satu sumber Radar Banten di Biro Kesra, belum lama ini. 

Dia melanjutkan, penyaluran Bansos dilakukan hanya dalam waktu kurang dua bulan (November-Desember). Kepala Biro Kesra menugaskan bawahannya untuk menyalurkan bansos tersebut. Itu agar semua anggaran bansos tidak terencana terserap semua sehingga tidak menjadi sisa  lebih pembiayaan anggaran (Silpa) APBD 2014. 

"Semangatnya adalah bagaimana anggaran bansos tak terencana sebesar Rp10 miliar tidak menjadi Silpa. Jadi penyalurannya dikebut, yang penting habis," ungkapnya. 

Selama proses penyaluran Bansos, Biro Kesra pun bekerja sama dengan sejumlah pihak. Diantaranya Baznas Provinsi Banten. Beberapa kali penyaluran Bansos tidak terencana kepada anak yatim diekspos ke publik. Sisanya dilakukan langsung di Kantor Biro Kesra dengan mengundang calon penerima bansos datang mengambil bantuan. 

"Sempat dibagikan dalam acara Baznas Provinsi. Sisanya dibagikan di Kantor Biro Kesra. Mayoritas pegawai Biro Kesra yang dilibatkan mengurusnya adalah honorer/TKS," katanya. 

 Ditambahkan dia, proses penyaluran Bansos nyaris tanpa pengawasan. Kepala Biro Kesra dan Bendahara yang mengatur dan menyiapkan amplop yang berisi uang Bansos tidak terencana itu.

Sedangkan pegawai lain yang mayoritas tenaga honores/TKS tidak tahu berapa isi amplop yang dibagikan kepada anak yatim dan Odha. Sesuai SK yang dia tahu, Bansos untuk anak yatim sebesar Rp3 juta. Sementara, untuk Odha sebesar Rp2,5 juta.  "Karena nilainya di bawah Rp5 juta, maka penyalurannya dilakukan secara langsung tidak lewat rekening," ungkapnya. 

Setiap penerima Bansos kemudian diminta tandatangannya sebagai bukti pertanggungjawaban. Namun tidak semua diberikan kuitansi pembayaran. "Seingat saya, bendahara Biro Kesra atas petunjuk Kepala Biro yang mengurus laporan keuangannya. Pembuatan laporan pun dilakukan tidak hanya di kantor, tapi juga di luar kantor, sehingga pegawai lain tidak tahu berapa angka riil Bansos yang sudah disalurkan dan yang belum," tuturnya. 

Dan, yang mengherankan lagi, meski sudah tutup buku pada Desember 2014, penyaluran Bansos tidak terencana tahun 2014 masih tetap berjalan di tahun 2015. Beberapa anak yatim dan Odha melalui perwakilan atau koordinator kelurahan/desa masih ada yang datang ke Biro Kesra untuk mengambil bantuan keuangan tersebut. 

"Ini jadi aneh. Harusnya sudah tidak bisa karena sudah tutup buku," ungkapnya. 

Menurut dia, setelah BPK menyampaikan temuannya pada Mei 2015 terkait laporan keuangan Bansos, Kepala Biro Kesra dan Bendahara kembali sibuk membuat laporan ulang menindaklanjuti temuan BPK tersebut. 

"Saya tidak tahu proses tindaklanjut temuan BPK. Sebab tidak semua pegawai dilibatkan oleh pimpinan. Yang jelas, bendahara telah menyusun perbaikan laporan pengelolaan Bansos 2014 dan telah diserahkan ke  inspektorat," jelasnya. 

Dihubungi terpisah, Ketua Baznas Banten Prof Suparman membenarkan jika pernah dilibatkan Biro Kesra Banten dalam penyaluran Bansos tidak terencana untuk anak yatim. Namun, pihaknya sudah tidak ingat jumlah penerima dan nominal bantuannya. "Waduh sudah tidak ingat berapa jumlahnya. Itu sudah dua tahun lalu," katanya dihubungi Radar Banten melalui sambungan telepon seluler, Sabtu (17/9) lalu. 

 Untuk melihat data tersebut secara valid, Prof Suparman meminta agar Radar Banten datang secara langsung ke kantor Baznas Banten. "Besok bisa ke kantor, data kan tidak ada di rumah. Tapi besok siang sampai sore saya ada kuliah di Untirta," katanya.  (mg-12/asp)