Politikus Senior PDIP Sebut Megawati Antifeodalisme

JawaPos.com - Politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Emir Moeis menepis tudingan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri merupakan sosok politisi yang memiliki karakter dan sikap feudal. Mnurutnya, stigma tersebut tidak beralasan.

”Tentu saja, semua tuduhan tersebut terkesan mengada-ada kalau dilihat dari rekam jejaknya. Kalau melihat dengan hati jernih, kita akan menemukan gambaran yang bertentangan dengan semua tudingan itu," kata Emir Moeis dalam keterangan pers di Jakarta, Minggu (22/1).
 
Soal tudingan dan sikap feodal, misalnya, jelas hal tersebut tidak benar. Sebab, kata dia, justru Megawati adalah salah seorang tokoh di Indonesia yang dengan gigih memperjuangkan demokrasi, yang merupakan antitesa feodalisme. "Bahkan, sejumlah pengamat politik menyebut Megawati sebagai Ibu Demokrasi Indonesia,” ujarnya seperti dilberitakan INDOPOS (Jawa Pos Group).

Sebutan atau gelar yang diberikan itu, kata Emir, karena Presiden RI kelima itu berjuang tanpa kenal lelah menegakkan kehidupan yang demokratis di Indonesia, dengan terjun langsung memimpin partai politik, menjadi anggota parlemen, hingga akhirnya meraih pucuk pimpinan negara sebagai Presiden Republik Indonesia.

Pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri, upaya-upaya menegakkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dilakukan dengan penuh kesungguhan.

Emir mencontohkan, pada masa pemerintahannyalah Provinsi Aceh Darussalam memperoleh otonomi khusus serta pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung untuk pertama kalinya di Republik Indonesia.

Padahal, logikanya, kalau Megawati adalah pribadi dan pemimpin yang feodal, sukar dibayangkan dari tangannya lahir keputusan-keputusan politik semacam itu. Sebab, seperti diketahui, feodalisme menafikan semangat egaliter yang menjadi jiwa demokrasi dan mengagungkan pemusatan kekuasaan

Ketika tidak lagi menjadi presiden, Megawati Soekarnoputri pula yang konsisten membawa PDI Perjuangan menjadi partai oposisi pemerintah. Sikap ini diputuskan secara resmi dalam Kongres Ke-3 PDI Perjuangan pada April 2010.

”Megawati jelas sangat menyadari: feodalisme merupakan sistem yang merugikan negara dan bangsa bila diterapkan dalam sistem perpolitikan,” tuturnya. (aen/yuz/JPG)