Bebaskan Daerah Tertinggal, Wagub Curhat ke Menteri Puan

JawaPos.com - Masih banyaknya daerah tertinggal di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumbar membuat Wakil Gubernur setempat Nasrul Abit harus mengadu ke Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani.

Bersama (Pemkab) Kepulauan Mentawai, Nasrul Abit memaparkan kondisi terkini di sejumlah daerah tertinggal yang terdapat di Mentawai. Orang nomor dua di Sumbar ini berharap ada sentuhan atau kebijakan dari Kemenko PMK, agar daerah tertinggal bisa meninggalkan ketertinggalan tersebut.

Wagub Nasrul Abit meminta bantuan dari kementerian agar bisa mengatasi persoalan kemiskinan di Mentawai dan melepaskan daerah itu dari status tertinggal. “Kita sudah memaparkan kondisi terkini di kabupaten tersebut. Pemaparan sesuai hasil kunjungan kerja yang sudah dilakukan 3 kali di Mentawai,” sebut Nasrul Abit seperti dilansir Padang Ekspres (Jawa Pos Group), Sabtu (21/1)

Mantan Bupati Pessel itu mengatakan, dalam kunjungan kerja di Mentawai, ditemukan masih minimnya masalah kesehatan dan tidak lengkapnya sarana penunjang. Selain itu, sektor pendidikan masih di bawah daerah lainnya. 

“Pemaparan lainnya yang kita sampaikan adalah masih minimnya infrastruktur di daerah itu. Seperti jalan tidak layak atau banyak yang rusak,” ujarnya.

Wagub menambahkan, sektor yang paling fokus dalam pembahasan Menteri PMK Puan Maharani adalah kelistrikan. Sebab di Mentawai banyak masyarakat yang tidak menikmati aliran listrik. Hal itu disebabkan daerah Mentawai terdiri dari pulau-pulau yang terpisah. “Kita berupaya bagaimana di Mentawai tidak krisis listrik lagi,” tukasnya.

Kedatangan Wagub ke kementerian itu sesuai permintaan Puan Maharani. Putri mantan Presiden RI Megawati tersebut, sudah berkunjung sebelumnya ke Mentawai dan minta agar Pemprov memberi perhatian khusus terhadap Mentawai.

Puan sendiri terus berkoordinasi dengan Pemprov dan minta data terkini Mentawai untuk mengatasi bermacam persoalan di daerah itu. Bahkan, Presiden Jokowi dalam kunjungannya juga minta Pemprov fokus membenahi daerah tertinggal.

Seperti diketahui, tidak hanya Mentawai yang tertinggal di Sumbar, masih ada dua kabupaten lainnya yang berstatus sama, yakni Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Solok Selatan. Pemprov optimistis bisa menghapus predikat daerah tertinggal itu pada 2019. (wni/iil/JPG)