Pengurus MUI Temui Presiden Israel, DPR: Ini Menciderai Bangsa 

JawaPos.com - Kunjungan Ketua Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia (MUI) Istibsyaroh ke Presiden Israel, Reuven Rivlin pada Rabu (18/1) menuai kritik tajam. Pasalnya, Indonesia selalu menentang sikap Israel yang terus menyerang Palestina.

Menurut Anggota Komisi I DPR Sukamta, seharusnya mereka yang hadir itu memahami konstitusi Indonesia dan juga sikap MUI. Termasuk kondisi kebatinan masyarakat Indonesia yang sebagian besar memang menolak Israel.

"Tindakan ini jelas menciderai perasaan dan konstitusi bangsa Indonesia," tegasnya melalui pesan singkat, Jumat (20/1).

Apalagi, lanjut dia, pasca kemenangan Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat, kedudukan Israel bisa lebih kuat.

Sebab, Trump berjanji akan memindahkan Kedubes Amerika ke Yerusalem sebagaimana ada yang mengklaim ibukota Israel yang seharusnya adalah Yerusalem.

"Jangan sampai dengan kejadian ini Indonesia juga terkesan mendukung hal itu. Sepertinya Indonesia perlu menegaskan bahwa kehadiran mereka tidak mewakili sikap resmi Indonesia," pinta Sukamta.

Sekretaris Fraksi PKS itu menambahkan,  kehadiran Istibsyaroh yang  tidak mewakili MUI untuk memenuhi undangan Presiden Israel Reuven Rivlin sangat tidak patut. Jika alasannya untuk diplomasi mewujudkan perdamaian di Palestina, jelas itu tidakla tepat.

Sebab, Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. "Indonesia dalam konstitusinya tegas menolak penjajahan yang secara tegas tidak mengakui entitas negara Israel," tegasnya.

Sukamta mengatakan, perjuangan diplomatik Indonesia untuk Palestina hanya dilakukan melalui PBB. Diketahui, sudah ada resolusi UNESCO 16 Oktober, menyalahkan Israel yang telah melakukan pengrusakan terhadap Masjidil Aqsha. 

Lalu Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi 2334 pada 23 Desember 2016 tentang penghentian pemukiman Israel di semua wilayah pendudukan Palestina dan tidak ada satu pun negara yang memveto, Amerika Serikat juga abstain.

Dengan resolusi PBB tersebut, situasi dunia lebih kondusif untuk memperjuangkan Palestina, yang harusnya menjadi kesempatan RI menfollow up hasil Kenferensi Luar Biasa OKI 6-7 Maret 2016 lalu di Jakarta, karena badan-badan utama PBB sudah membuat resolusi utama. 

Kesempatan ini mustinya bisa dimanfaatkan maksimal oleh Pemerintah RI.

Namun, hal itu dicederai dengan kehadiran Istibsyaroh menemui Presiden  Israel. "Kehadiran mereka tadi justru mensupport Israel dan tidak menghormati putusan PBB tersebut," kesal Sukamta.(dna/JPG)