Menatap Arah Kebijakan Trump

DONALD Trump akan resmi menjadi presiden ke-45 Amerika Serikat (AS) pada 20 Januari 2017, menggantikan Barack Obama. Pergantian kepemimpinan di AS sangat dinanti banyak pihak. Sebab, perubahan rezim di Negeri Paman Sam akan berdampak luas, tidak hanya bagi rakyat AS, tapi juga masyarakat internasional.

Sebagian pihak mengapresiasi kemenangan Trump. Sebagian lainnya mengutuk. Dukungan bagi Trump datang dari mereka yang selama ini frustrasi dengan kepemimpinan Obama yang dianggap gagal menciptakan tertib internasional karena kegagalan menciptakan stabilitas di Timur Tengah yang memiliki dampak serius bagi AS. Kemunculan ISIS bahkan oleh Trump disebut sebagai ciptaan rezim Obama. Sementara itu, mereka yang anti terhadap Trump umumnya merupakan pembela nilai-nilai liberalisme yang selama ini menjadi bagian tak terpisahkan dalam desain besar kebijakan AS.

Trump telah mendeklarasikan diri sebagai pemimpin yang akan menempatkan kepentingan nasional di atas segala-galanya: ”American First”. Karena itu, ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi setelah Trump mengambil alih kemudi kepemimpinan di Gedung Putih.

Pertama, di bidang ekonomi, AS akan lebih pragmatis sekaligus protektif dalam bidang kerja sama perdagangan internasional. Sinyalemen untuk keluar dari Trans-Pacific Partnership (TPA) menjadi salah satu indikator bagaimana presiden dari kubu Republik itu mengarahkan kebijakan ekonomi AS. Keluar dari TPP tentu saja menjadi kabar buruk bagi mitra dagang AS di Asia-Pasifik, terutama Jepang dan Korea. TPP awalnya merupakan cara AS untuk mengimbangi agresivitas Tiongkok dalam bidang ekonomi yang hendak menghidupkan imajinasi Jalur Sutra yang mampu menjangkau hampir seluruh penjuru benua lewat kebijakan OBOR (One Belt, One Road). Namun, TPP tanpa AS akan mati sebelum berkembang.

Kedua, di bidang politik internasional, Trump sepertinya akan menjadikan Rusia sebagai mitra utama dalam menghadapi setiap isu internasional. Hal tersebut bisa dilihat dari gestur yang ditunjukkan Trump sejak masa kampanye yang melihat Vladimir Putin sebagai sosok yang bisa menyelesaikan persoalan terorisme global yang memiliki akar di Timur Tengah. Jika hubungan kedekatan antara Trump dan Putin benar-benar menjadi kenyataan ketika dia telah resmi menjabat presiden, tentu saja hal itu akan menjadi tamparan keras bagi para pemimpin Uni Eropa dan aliansi NATO yang selama ini terlibat konflik dengan Rusia. Baik pada isu Ukraina maupun manuver Rusia di Eropa Timur dan Eropa Tengah.

Ketiga, soal isu imigran, itu merupakan salah satu isu sentral masa kampanye pemilihan presiden AS. Hal tersebut disebabkan adanya gelombang pengungsi dari Timur Tengah yang mencari suaka akibat konflik berkepanjangan di negara mereka. Trump berkali-kali menyatakan bahwa pintu Amerika tertutup bagi para pengungsi. Isu imigran bahkan dihubungkan dengan sikap Trump yang dianggap antimuslim.

Hal-hal di atas merupakan beberapa contoh isu yang memiliki dampak langsung bagi negara lain di dunıa. Karena itu, tidak ada cara lain selain menyesuaikan diri dengan kebijakan Washington setelah Obama.

Mengimbangi Trump

Fareed Zakaria sempat menulis sebuah artikel yang sangat kritis tentang Trump. Dia menganggap Trump sebagaı kanker bagi demokrasi AS karena sikapnya yang cenderung rasis, seksis, xenophobic, dan otoriter, tetapi akhırnya dipilih para pemilih AS (Washington Post, 3 November 2016).

Pada hari-hari ke depan, AS akan dıpimpin pribadi Trump yang memiliki latar belakang pengusaha dan nihil pengalaman di bidang pemerintahan. Karena itu, hampir semua orang masih menebak sepertı apa persısnya gaya kepemımpınan dan kebıjakan yang akan dıkeluarkan taıpan bısnıs properti tersebut.

Sıkap personal Trump selama masa kampanye boleh jadi merupakan refleksi prıbadı Trump. Meski demıkıan, posisi kepala negara yang telah diisi berbagai macam figur, mulai veteran perang hingga artis, dalam sejarah presıden AS tidak serta-merta mereduksi eksistensı nilai-nilai yang dianut masyarakat yang tertuang dalam konstitusi dan didukung sistem pemerıntahan mereka. AS memiliki senat dan kongres yang bisa mengontrol pribadi Trump yang kerap emosional dalam merespons setiap isu. Begitu juga eksistensi lembaga non pemerıntah dı AS yang memiliki tradisi panjang dalam memantau kinerja setıap rezim.

Trump adalah kenyataan yang tak bisa dıhındarı. Setiap pemimpin negara, termasuk pemimpin Indonesia, perlu menyesuaikan diri dengan gaya kepemımpınan pasca-Obama. Sebelumnya Indonesia mungkin sangat terbantu oleh Obama yang memiliki ikatan emosional dengan Jakarta karena pernah tinggal dan mengenyam pendidikan di Indonesia. Namun, emosı bukan faktor domınan yang menjadı pertımbangan para pemimpin AS melihat Indonesia.

Dalam sejarah hubungan Indonesıa-AS, sıapa pun presıden AS selalu melıhat Indonesia sebagai negara yang dısegani di kawasan Asia-Pasifik karena kekuatan mılıter dan peran multilateral di ASEAN. Selain itu, modal yang tidak kalah berharga adalah eksıstensi Indonesıa sebagaı negara dengan jumlah muslim terbesar di dunıa yang menjunjung tinggi demokrasi sebagaı nilai keseharian. Modal tersebut perlu dimaksimalkan Indonesia untuk mencapai target kepentingan nasıonal sekalıgus menjadi pembangun jembatan di tengah ketegangan global yang bernuansa benturan antar peradaban. (*)

*Kandidat Doktor Ilmu Politik dan Hubungan Internasional Marmara University Istanbul, Turki