Soal TKA Tiongkok, Menkumham Akui Ada Perberdaan Data 

JawaPos.com - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mengaku ada perbedaan data antara kementerian yang dipimpinnya dengan Kementerian Tenaga Kerja terkait tenaga kerja asing asal Tiongkok. Hal itu terungkap saat rapat kerja dengan komisi III DPR hari ini (19/1).

"Pernah terjadi perbedaan Imigrasi dengan Kemenaker," ujarnya.

Dia menjelaskan, per Desember 2016, jumlah izin tinggal terbatas (ITAS) yang dikeluarkan Kemenkumham untuk WN Tiongkok yang bekerja di Indonesia sebanyak 31.030 orang. Sedangkan, data TKA keluaran Kemenaker 21.271 orang.

Kata Yasonna, jelas data itu berbeda. Sebab, penghitungan terhadap data perlintasan WN Tiongkok antara Kemenkumham dan Kemenaker pun berbeda.

Di Kemenkumham misalnya, WN Tiongkok yang bekerja di Indonesia seketika harus kembali ke negaranya namun dia masih memiliki kontrak kerja. Lalu, dia kembali lagi untuk melanjutkan pekerjaannya. Namun, dia harus mengurus ITAS kembali tapi tidak dengan izin tenaga kerja (INTA) di Kemenaker.

"Maksudnya ada seorang pemegang ITAS keluar, karena ada setahun, dua tahun, lalu masuk lagi," jelasnya.

Di Kemenaker sendiri, hanya dicatat WN Tiongkok yang bekerja. Namun tidak mendata keluarganya. "Saya jelaskan transaksi bisa satu orang kerja tapi bawa keluarga seperti bawa anak," sambungnya.

Yasonna mengatakan hal ini perlu dijelaskan agar publik tidak bingung dengan perbedaan data tersebut. "Jadi, supaya kami menjelaskan, publik tahu kok berbeda INTA kemenaker dengan ITAS yang memang ada perbedaan," tuturnya.

Kendati memiliki perbedaan data, Yasonna mengatakan bahwa Kemenkumham dan Kemenaker bahkan Kementerian Pariwisata terus membangun komunikasi yang baik. "Kita membangun sistem informasi terpadu, dengan Kemenpar, sudah kerja sama dengan Kemenaker," pungkasnya.(dna/JPG)