Siap Bongkar-Bongkar Lagi Sambung Frontage Road Dolog

JawaPos.com – Upaya menyambung jalur penyangga atau frontage road barat Jalan A. Yani, Surabaya memasuki babak baru. Jumat (20/1) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP) Surabaya membongkar rumah-rumah yang telah dibayar di Jemur Gayungan, dekat bundaran Dolog.

Ada 24 bidang tanah yang bakal dibebaskan. Perinciannya, tujuh lahan masih dikonsinyasi. Dua bidang tanah sedang diukur ulang karena masih ada pihak yang bersengketa. Sementara itu, 15 sisanya sudah diberi ganti rugi. Bangunan yang telah dibayar ditandai cat semprot berwarna biru dengan logo Pemkot Surabaya. Tanah yang dikonsinyasi diberi tanda huruf ’’K” berwarna putih.

Lurah Gayungan Suriyadi menerangkan, dirinya sudah menyosialisasikan rencana pembongkaran ke warga. Warga yang telah menerima ganti rugi diminta mengosongkan rumahnya. ”Saya sudah minta untuk siap-siap. Sebagian besar sudah kosong. Tinggal bongkar,” ujarnya.

Karena sudah ada sosialisasi, warga pun mengosongkan rumahnya. Ada yang menyewa pekerja agar lebih cepat. Yang diselamatkan adalah material bangunan yang bisa dijual lagi. Misalnya, pintu besi harmonika, dinding kaca, hingga besi beton kerangka bangunan.

Namun, ada juga yang masih bertahan. Semah, misalnya. Perempuan yang membuka usaha warung nasi itu belum mengemasi barang-barang dagangannya. Padahal, dia sudah mengetahui akan dilakukan pembongkaran. ”Dikandani (diberi tahu, Red) Pak Lurah,” ucapnya ketus. Dia masih ingin berjualan. Bila diperbolehkan, dia ingin menjadi pedagang kaki lima (PKL). Namun, keinginan itu, tampaknya, tidak mungkin karena frontage road harus steril dari PKL.

Ada pula pembebasan dua lahan yang sempat tersendat karena sengketa. Terdapat dua ahli waris yang mengakui bidang tanah seluas 187 meter persegi. Sengketa terjadi antara keluarga Widiastutik dan Kasipan.

Pihak Kasipan yang diwakili kuasa hukum Anton Hery Wibawa merasa Widiastutik tidak berhak atas tanah tersebut. Namun, pihak Widiastutik malah mengajukan permohonan ganti rugi ke pemkot terlebih dahulu. ”Kami pernah melapor ke polres pada 2010. Kasus belum selesai,” kata Anton. Pihak Kasipan mengklaim memiliki dua bidang tanah. Bila dijumlah dengan tanah sengketa, luasnya mencapai 303 meter persegi.

Di pihak lain, Widiastutik juga ngotot bahwa tanah tersebut merupakan haknya. Saat melapor ke polisi, pihak Kasipan hanya membawa bukti berupa fotokopi sertifikat. Karena bukti lemah, Widiastutik menganggap kasus tersebut sudah tuntas. ”Tanah itu sudah dihibahkan ke suami saya. Ada buktinya,” jelas ibunda Winda Kartika tersebut sambil menunjukkan surat hibah itu.

Selama 10 tahun lahan tersebut disewakan Widiastutik. Lahan digunakan untuk konter handphone (HP) dan toko barang antik. ”Logikanya selama itu saya sewakan, berarti yang punya kan kami,”ucap dia.

Pemkot dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) akhirnya melakukan pengukuran pada Senin (17/1). Kabid Pengadaan Tanah dan Pemanfaatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP) Indah Nur Hayati menerangkan, pengukuran dilakukan agar pembongkaran tidak tersendat. ”Februari mulai lelang,” ujarnya.

Terkait dengan tujuh lahan yang masih dikonsinyasi, lanjut Indah, pembongkaran tidak bisa dibarengkan Jumat nanti. Namun, cepat atau lambat pembongkaran tetap dilakukan. Kini dia menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan Negeri Surabaya. Proses konsinyasi pernah diambil pemkot untuk membebaskan lahan di Wiyung. Karena warga tidak kunjung mengambil uang di pengadilan, pemkot melakukan pembongkaran paksa. (sal/c7/oni/sep/JPG)