TNI Wajib Bangun Perbatasan Negara

JawaPos.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menyampaikan, pembangunan Indonesia menjadi tanggungjawab semua pihak, termasuk TNI. Hal itu sesuai Pasal 8 UU TNI. Menurut dia, TNI wajib mendukung pembangunan, khususnya di wilayah perbatasan negara.

”Mereka juga punya kewajiban membantu pembangunan Indonesia,” ujar Wiranto di rapat koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara di Jakarta, Selasa (17/1).

Pemerintah saat ini tengah menggenjot membangun daerah di perbatasan. Kaitannya dengan TNI dalam program itu adalah meratakan penyebarannya hingga di pelosok. Memang ada pos-pos tentara di perbatasan, namun hanya berfungsi ala kadarnya saja.

Kondisi itu jauh jika dibandingkan dengan negara tetangga yang membangun pusat pendidikan atau asrama di batas wilayah mereka. Bahkan tentara mereka diwajibkan berkontribusi dalam pembangunan batas negara. Lain halnya dengan TNI yang dinilai Wiranto masih terpusat di Pulau Jawa.

Atas dasar itu, dia ingin agar di perbatasan disediakan fasilitas bagi TNI, supaya pembangunan di sana bisa lebih terasa. Sebab, aktivitas prajurit dinilai akan memicu pembangunan fasilitas umum seperti sekolah dan lainnya. ”Jadi saya minta izin Mendagri untuk menginvetarisasi daerah-daerah mana yang pantas ditempati pasukan TNI,” imbuhnya.

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo di kesempatan yang sama menyambut baik permohonan Wiranto. Ide tersebut sangatlah kontributif untuk membangun perbatasan. Mengingat masih banyak pekerjaan rumah Indonesia memeratakan pembangunan hingga ke wajah negara ini.

Tjahjo yang juga Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan ini juga menggarisbawahi unsur pengamanan di batas negara. Dengan peran aktif TNI dan rencana ”imigrasi” prajurit, maka unsur tersebut bisa dipenuhi. ”Kuncinya kan pertahanan negara di perbatasan. Jangan sampai narkoba lolos, WNA masuk tanpa kontrol,” kata Tjahjo. (adn/yuz/JPG)