Santri Minta Usut Tuntas Kasus Penyerangan Anggota FPI di Bandung

JawaPos.com – Santri dan kiai mendatangi gedung DPRD Kabupaten Ciamis sekitar pukul 10.00 Senin (16/1). Mereka menyampaikan pernyatan sikap atas insiden pada tanggal 12 Januari di Mapolda Jabar di hadapan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ciamis Yana D Putera, Asda II Kabupaten Ciamis HM Soekiman dan Kabag Ops Polres Ciamis Kompol Teddy Wijaya.

Dalam kesempatan itu, Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF-MUI) Ciamis Deden Badrul Kamal alias Mama Golangsing meminta Polda Jabar segera menangkap pelaku penganiayaan terhadap anggota FPI yang saat itu sedang mengawal Habib Rizieq Shihab memenuhi panggilan Polda Jabar.

Mereka juga meminta LSM GMBI segera dibekukan. “Kami menuntut agar Kapolda Jabar sebagai pemegang otoritas keamanan di wilayah Jawa Barat untuk segera diberhentikan karena telah gagal dalam menjaga kondusivitas warga Jawa Barat, terutama kaum muslimin Jawa Barat,” katanya.

Penasihat GNPF-MUI Ciamis H Nonop Hanapi meminta kepolisian mengusut tuntas kerusuhan yang terjadi di Bandung. Kejadian itu dikhawatirkan akan memicu riak dan benturan lain di masyarakat.

GNPF-MUI juga mempertanyakan kehadiran LSM GMBI di Polda Jabar pada tanggal 12 Januari itu. Sebab, saat itu ormas FPI sedang mengawal pemimpin mereka memenuhi panggilan kepolisian. “Padahal niat kami suci murni pengawalan habib (Habib Rizieq, Red) ketika di Polda Jabar,” ucapnya.

Terpisah, Ketua Forum Silaturahmi Pondok Pesantren Kabupaten Ciamis sekaligus Ketua Himpunan Alumni Miftahul Huda (Hamida) Jawa Barat H Muhamad Syarif Hidayat mengatakan kedatangan para santri di Polda Jabar pada tanggal 12 Januari adalah untuk memberi dukungan moril kepada Habib Rizieq. “Namun justru di sana diperlakukan tidak enak oleh GMBI,” ucapnya.

Sementara, Kabag Ops Polres Ciamis Kompol Teddy Wijaya mengaku kurang begitu mengetahui kronologis kerusuhan pada 12 Januari di Bandung. Namun, dia memerkirakan terjadi miskomunikasi antara GMBI dengan FPI sehingga terjadi kericuhan. “Saya bukan berpihak kepada atasan tapi beliau sebagai kapolda tidak berpihak kemana-mana. Kalau ada keributan akan ditindaknya,” kata dia.

Dia juga meyakini perusakan sekretariat GMBI di Ciamis bukan dilakukan orang Islam karena orang Islam tidak akan berbuat seperti itu. Sampai saat ini pelaku perusakan juga belum tertangkap. “Kami harapkan Ciamis ini kondusif. Jangan ada pihak ketiga yang mengadu domba. Saya sendiri siap menjaga Ciamis sampai mati,” terangnya.

Asda II Setda Ciamis HM Soekiman meminta semua pihak menahan diri dan menjaga kondusivitas di Ciamis. Soal permintaan pembekuan LSM GMBI, tidak bisa dipenuhi begitu saja. Sebab, secara legal mereka tercatat di kantor Kesbangpol. “Karena terstruktur, di Ciamis tidak bisa begitu saja (dibekukan). Tapi kalau dibekukannya di Jawa Barat, tentunya ke Ciamis juga akan mati semua,” kata dia.

Wakil Ketua DPRD Ciamis Yana D Putera mengaku akan menampung aspirasi dari GNPF-MUI Ciamis. Dia meminta warga Ciamis selalu menjaga kondusivitas dan tidak mudah diadu domba. “Tentunya, saya percaya dan yakin warga Tatar Galuh Ciamis bisa menjaga persatuan dan kesatuan untuk kondusifitas Kabupaten Ciamis,” tutur Yana.

Dihubungi melalui sambungan telepon, Ketua LSM GMBI Ciamis Epi Wahyudi Manan menyatakan pihaknya menyerahkan penanganan kasus tersebut kepada pemerintah. Dalam hal ini Kemenkumham. “Kita buktikan saja mana yang benar dan yang salah. Juga kita lihat mana ormas (atau) LSM yang (akan) dibubarkan. GMBI atau FPI,” tegasnya.

Soal tuntutan pencopotan kapolda Jabar dari jabatannya, Epi mempertanyakan letak kesalahan kapolda dalam kasus tersebut. Menurutnya, Indonesia merupakan negara hukum. Karenanya semua persoalan harus dituntaskan melalui jalur tersebut. “Kita negara hukum otomatis harus taat dan patuh kepada peraturan tersebut. Mari kita buktikan bersama,” pungkasnya. (isr/yuz/JPG)