Siapkan Delapan Keahlian Menuju MEA

PEMERINTAH Provinsi Jawa Timur memiliki banyak program untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Salah satunya memberikan bantuan operasional sekolah daerah Madrasah Diniyah (Bosda Madin). Gubernur Jawa Timur Soekarwo menceritakan, lulusan Madin banyak diterima di Kairo, Yaman, Turki.

Namun, mereka tidak bisa masuk UIN karena persoalan ijazah. Diakuinya, Madin memang tak banyak mendapatkan perhatian pemerintah pusat sehingga pemprov memilih turun tangan langsung.

’’Persoalan krusialnya saat ini bukan soal miskin dan kaya, tapi soal yang diakui dan tidak diakui. Kelompok inilah yang kami rangkul,” ujar Soekarwo. Total, ada 1.097.548 tenaga dan peserta didik Madin difasilitasi dengan program Bosda Madin.

Yakni, Rp 15 ribu per orang untuk 847.866 Ula, Rp 25 ribu per orang untuk 197.139 Wustho, dan Rp 300 ribu per orang untuk 52.543 guru/ustad.Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan kejuruan ikut disoroti pemerintah provinsi.

Rasio perbandingan SMK dan SMA diharapkan mampu mencapai angka 70:30 persen demi menyiapkan tenaga kerja terampil berpendidikan menengah. ’’Sekarang sudah mencapai 65:35 persen,” ungkap Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Saiful Rachman.

Salah satu upaya yang ditempuh dinas pendidikan yakni optimalisasi pembangunan SMK Mini. Hingga 2017 tercatat sudah ada 270 SMK Mini dan ditargetkan terus bertambah hingga 400. Program itu berjalan enam bulan dan terkonsentrasi di pesantren.

’’Kami beri skill delapan bidang keahlian. Biayanya juga ditanggung pemprov dengan hitungan Rp 500 ribu per siswa per paket,” kata Saiful. Pada 2017, SMK Mini akan dilanjutkan dengan memberikan Bosda SMK Mini sebesar Rp 25 miliar.

Ditargetkan, ada 54 ribu siswa baru yang mengikuti program tersebut. Program yang mulai dilaksanakan pada 2014 ini diselenggarakan untuk mencetak tenaga kerja terampil dan peluang usaha baru dalam menghadapi era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) di Jawa Timur.

Terwujudnya SMK Mini membuka lebar kreativitas putra/putri daerah melalui produk unggulan sekaligus menciptakan sentra usaha berbasis pesantren yang disebut pesantren-preneurship.

’’Program SMK Mini ini diberikan di hampir semua pesantren. Saya melihat program ini berpotensi mendukung pemberdayaan ekonomi syariah,” kata Soekarwo. Dana bantuan khusus siswa miskin (BKSM) turut menjadi prioritas pendidikan pada 2017.

Dengan target sasaran 52.690 siswa yang terbagi atas 22.810 siswa SMA dan 29.880 siswa SMK. BKSM yang disalurkan kepada lembaga atau sekolah sebesar Rp 65 ribu/siswa/bulan atau sebesar Rp 780 ribu/siswa/tahun.

Dana itu akan diserap dari APBD provinsi demi terus meningkatkan angaka harapan lama sekolah di Jawa Timur. APBD Jawa Timur tahun ini juga dianggarkan untuk keperluan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) sehingga biayanya dipastikan gratis, termasuk penerimaan peserta didik baru (PPDB).

Mengenai proses UNBK, Saiful Rachman optimistis kabupaten dan kota mampu melaksanakannya 100 persen. ”Saat ini try out sudah dilaksanakan dengan komputer. Daerah susah sinyal akan digiring ke daerah mudah sinyal. Namun jika terlalu jauh, akan ada penjemputan peserta UN,” papar Saiful. (nad/xav)