Sekolah Penyelenggara Terus Bertambah

JawaPos.com – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengeluarkan surat edaran (SE) tentang pelaksanaan ujian nasional tahun pelajaran 2016–2017. SE tersebut mendesak gubernur dan bupati/wali kota untuk memprioritaskan pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) di wilayah masing-masing. Dinas Pendidikan Jawa Timur pun menargetkan bisa menyelenggarakan UNBK secara menyeluruh di wilayah Jatim.

Kepala Dispendik Jatim Saiful Rachman menyatakan, melalui SE itu, Mendikbud mewajibkan seluruh sekolah yang memiliki komputer lebih dari 20 unit dan satu server agar melaksanakan UNBK. ’’Kecuali SLB, tetap ujian nasional manual,’’ tuturnya.

Saiful menyebut SMA/SMK yang siap melaksanakan UNBK mencapai 90 persen. Sebanyak 34 kabupaten/kota juga menyatakan siap UNBK 100 persen untuk SMK. Adapun empat daerah lainnya, yakni Situbondo, Bondowoso, Bangkalan, dan Pamekasan, tengah bersiap. Pendaftarannya, lanjut dia, berakhir pada 25 Januari. ’’Masih ada waktu,’’ katanya.

Untuk sekolah penyelenggara UNBK, kata dia, lembaganya harus sudah terakreditasi. Dengan begitu, sekolah-sekolah baru yang sudah memiliki komputer banyak tidak bisa serta-merta menjadi penyelenggara UNBK. Sekolah-sekolah yang belum terakreditasi, tambah dia, hanya bisa digunakan sebagai lokasi ujian.

Berbagai persiapan ujian nasional, kata Saiful, hampir siap semua. Pihaknya hanya menyayangkan keterlambatan prosedur operasional standar (POS) ujian nasional. ’’Memang terlambat sekali. Padahal, biasanya sudah ada POS di akhir Desember,’’ jelasnya.

Sementara itu, jumlah sekolah penyelenggara UNBK di Jatim terus bertambah. Kemarin (15/1) data spasial UNBK Kemendikbud menunjukkan bahwa ada 1.692 SMA/SMK di Jatim yang mendaftar sebagai sekolah penyelenggara UNBK. Perinciannya, 536 SMA dan 1.156 SMK. Adapun 798 SMA dan 508 SMK masih tercatat non-UNBK. Di sisi lain, ada 25 SMA dan 56 SMK yang bergabung.

Meski begitu, masih ada sekolah di Jatim yang akan menyelenggarakan ujian nasional berbasis kertas. Terutama sekolah di wilayah kepulauan. Yakni, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Sumenep. Di Gresik terdapat empat lembaga SMA, delapan MA, dan satu SMK. Di Sumenep terdapat 18 lembaga SMA, 29 MA, dan lima SMK. Sekolah-sekolah itu masih menggunakan ujian berbasis kertas. Sebab, sarana dan prasarananya belum mendukung. (puj/c15/jan/sep/JPG)