Masa Depan Megaproyek Reklamasi Teluk Jakarta...

JawaPos.com - Masa depan megaproyek reklamasi Teluk Jakarta semakin jelas. Hal itu setelah Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mendatangi Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Jakarta Timur, untuk membahas kelanjutan proyek senilai Rp 300 triliun lebih itu.

"Untuk membahas reklamasi," ujar Soni, sapaan akrab Sumarsono, seperti diberitakan INDOPOS (Jawa Pos Group), Jumat (13/1).

Soni datang didampingi sejumlah Pimpinan SKPD DKI Jakarta seperti Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Isnawa Adji dan Kepala Bappeda Tuty Kusumawati. "Belum tahu mau bahas apa (saja), DKI diminta dampingi," ujar Tuty di Kantor KLHK.

Sebelumnya, pemerintah pusat telah memutuskan untuk menghentikan sementara proyek reklamasi, termasuk di Teluk Jakarta. Keputusan itu diambil dalam rapat antara Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Gubernur non aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, serta jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kemudian, oleh Menko Maritim pengganti Rizal, Luhut Pandjaitan, reklamasi itu dilanjutkan. Kelanjutan reklamasi, diambil usai rapat bersama yang diadakan jajaran Kementerian Koordinator Maritim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, beberapa waktu silam.

"Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak melanjutkan reklamasi di Pantai Utara Jakarta (Teluk Jakarta)," kata Menteri Koordinator Maritim Luhut Binsar Panjaitan, ketika itu.

Menurut Luhut, keputusan untuk melanjutkan kembali reklamasi di Teluk Jakarta telah melewati kajian yang melibatkan tujuh lembaga negara, mulai dari Kementerian LHK, BPPT, Kementerian KP, Kementerian Perhubungan, Kementerian Hukum dan HAM, Pemprov DKI, serta PLN.

Selain dengan tujuh lembaga tersebut, Luhut menyatakan, Presiden Joko Widodo juga telah menyetujui dilanjutkannya kembali reklamasi di Teluk Jakarta. Menurut Luhut, Presiden Jokowi menekankan agar kepentingan nelayan diprioritaskan.
 "Jangan sampai ada yang membelok-belokkan nelayan akan menjadi korban," ujar Luhut. (wok/yuz/JPG)