Minggu, 23 Jul 2017
Politik

Dinasti Politik Berpotensi Terjadi Jual Beli Jabatan

Kamis, 12 Jan 2017 17:31 | editor : Mochamad Nur

Ilustrasi

Ilustrasi (Dok JPNN)

JawaPos.com - Kekuasaan dinasti politik dalam pemerintah daerah dinilai paling berpotensi terhadap adanya jual-beli jabatan. Pasalnya, dinasti politik dapat menggunakan praktik jual-beli jabatan untuk memenuhi kebutuhan dana dalam jumlah besar.

"Kaitan dinasti politik sudah jelas ada. Salah satu modusnya melalui jual beli jabatan," kata Koordinator Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng dalam diskusi di Menteng, Jakarta, Kamis (12/1).

Robert mengatakan, adanya potensi jual beli jabatan dalam dinasti politik lantaran lemahnya kontrol . Menurut dia, pengawas internal  sulit melakukan pengawasan terhadap  pemerintahan yang dikuasai sebagian besar kerabat penguasa.

Tanpa adanya kontrol, peluang korupsi akan semakin besar. Selain itu, dinasti politik juga membutuhkan modal cukup besar untuk mempertahankan eksistensi. Misalnya, saat pencalonan, dinasti politik membutuhkan biaya untuk memobilisasi suara dan membangun jejaring.

"Biasanya akan memanfaatkan dana bansos, atau bagi-bagi project ke DPRD, atau jual beli jabatan, karena pasti butuh ongkos besar," ujar Robert.

Menurut Robert, perlu dibangun kesadaran masyarakat untuk memilih berdasarkan pragmatisme atau politik uang dalam pelaksanaan pilkada.

Selain itu, kesadaran memilih pemimpin tidak berdasarkan loyalitas pada dinasti politik. Serta harus ada pengawasan dari lembaga independen yang bebas dari kepentingan politik. Salah satunya dengan penguatan wewenang Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

"Harus ada pengawasan, apakah dari masyarakat, pemerintah, atau lembaga yang tidak punya kaitan dengan lembaga politik, partai atau kepala daerah," kata Robert.

Salah satu contoh praktik jual-beli jabatan oleh dinasti politik terjadi di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Akhir Desember 2016 lalu, KPK menangkap tangan Bupati Klaten Sri Hartini.

Sri Hartini diduga melakukan jual beli jabatan di Pemerintah Kabupaten Klaten. Hartini dan Wakilnya, Sri Mulyani terpilih dalam pemilihan kepala daerah pada 9 Desember 2015. Hartini adalah istri almarhum Haryanto Wibowo, Bupati Klaten periode 2000-2005. Sebelum menjabat bupati, Hartini menjabat wakil bupati (2010-2015) mendampingi Sunarna, yang merupakan suami Mulyani. (put/jpg)

Sponsored Content

loading...
 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia