DPR: Pengisian Jabatan TNI Berdasarkan UU TNI bukan Kebijakan Mendagri

JawaPos.com - Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)  punya kesempatan mengisi  posisi jabatan di Komando Rayon Militer (Koramil) TNI. Anggota Komisi I DPR Elnino Husein Mohi mengatakan, sesuai aturan yang ada, pengisian jabatan TNI tergantung pada Undang-Undang (UU) TNI, bukan kebijakan pemerintah, dalam hal ini adalah Menteri Dalam Negeri (Medagri) Tjahjo Kumolo.

Karenanya, pengisian jabatan di Komaril TNI tersebut biarlah menjadi wewenangnya militer Indonesia. "Pengisian jabatan di TNI tergantung pada UU TNI dan kebijakan pimpinan TNI. Bukan kebijakan Mendagri," ujar Elnino kepada JawaPos.com, Kamis (12/1).

Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo mewajibkan bagi praja di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) mengikuti pelatihan bela negara dan wajib militer.

Nantinya setelah praja IPDN mengikuti wajib militer selama 8 bulan, maka bisa mengisi posisi di Koramil. Apabila tenaganya dibutuhkan. "Kalau posisi komandan koramil kosong, IPDN bisa masuk. Setidaknya dia bisa pegang senjata," katanya.

Sekadar informasi, IPDN adalah salah satu lembaga pendidikan tinggi kedinasan dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri. Adanya lembaga tersebut bertujuan mempersiapkan kader pemerintah, baik di tingkat daerah maupun di pusat.(cr2/JPG)