Minggu, 23 Jul 2017
Bisnis

Jonan: Hilirisasi Mineral harus Jalankan Arahan Presiden

Rabu, 11 Jan 2017 10:29 | editor : Thomas Kukuh

Menteri ESDM Ignasius Jonan

Menteri ESDM Ignasius Jonan (JAWA POS PHOTO)

JawaPos.com - Rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi), Selasa (10/1) salah satunya membahas tentang hilirisasi mineral. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan mengikuti rapat tersebut. Nah, sesuai arahan Jokowi, pelaksanaan kebijakan hilirisasi mineral harus mempertimbangkan bahwa mineral dan batubara harus dimanfaatkan sebesar-besarnya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. 

Jokowi menegaskan, pelaksanaan kebijakan hilirisasi mineral harus berdampak untuk kemakmuran rakyat, peningkatan penerimaan negara, terciptanya lapangan kerja, serta dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Selain itu, divestasi harus dilaksanakan hingga mencapai 51 persen.

“Itu arahan Presiden. Maka pemerintah sekarang sedang menyiapkan peraturan untuk adanya penyesuaian terhadap PP nomor 23 tahun 2010 dan peraturan-peraturan pemerintah sebelumnya dibuat untuk memperjelas persetujuan hilirisasi satu dan lain hal terkait dengan arahan di atas,” kata Menteri Jonan.

Dalam pembahasan hilirisasi mineral kedepan, akan dipertegas beberapa kebijakan yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri ESDM, antara lain menyangkut, perubahan kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK), kewajiban divestasi dan perpanjangan waktu ekspor dengan kewajiban pembangungan smelter, serta kewajiban penyerapan bijih kadar rendah di dalam negeri. Selain itu,  terkait luas wilayah usaha dan sanksi juga akan diatur.

“Dengan adanya ketentuan tersebut diharapkan akan mendorong percepatan pelaksanaan hilirisasi mineral sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 4 Tahun 2009. Mudahan-mudahan dalam dua hari ini selesai,” kata Menteri Jonan.

Menanggapi hal itu,Direktur Utama PT Petrokimia Gresik Nugroho Christijanto mengatakan bahwa PT Petrokimia Gresik (PG) sebagai salah satu anak usaha PT Pupuk Indonesia (Persero) mendukung sepenuhnya program pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional, khususnya melalui penyediaan pupuk bersubsidi.

"Kami  berkomitmen mendukung rencana pembangunan pabrik pengolahan mineral atau smelter PT Freeport Indonesia (PTFI) di kawasan industri PG. Karena hasil samping smelter, yaitu asam sulfat, dapat dimanfaatkan oleh PG sebagai bahan baku pupuk NPK. Oleh karena itu, kami siap menyerap asam sulfat hasil samping smelter PTFI. Dengan demikian, secara tidak langsung PTFI turut berperan dalam memperkuat kedaulatan pangan nasional,” ujar Nugroho.

Sebaliknya, lanjut Nugroho, asam sulfat jika tidak diolah lebih lanjut dapat berpotensi menjadi limbah. Penangannnya cukup sulit dan bisa berdampak terhadap lingkungan. Namun hal ini tidak akan menjadi masalah jika proyek smelter dibangun dikawasan industri PG.

Dia berpendapat bahwa rencana proyek smelter PTFI, dengan kapasitas hasil samping asam sulfat sebesar 2 juta ton per tahun, di kawasan industri PG berpotensi untuk dapat dioptimalisasikan dan diintegrasikan dengan pabrik smelter eksisting milik PT Smelting.

Berdasarkan Perjanjian Sewa Tanah antara PG dan PTFI pada Juni 2015, PG bertanggungjawab atas penyediaan lahan seluas 80 hektar untuk proyek smelter PTFI. Saat ini, lahan tersebut telah tersedia, baik dari aspek teknis maupun legalitas.

Selain lahan, PG juga memiliki insfrastruktur pendukung, seperti pelabuhan untuk membongkar peralatan berat, ketersediaan pasokan air industri melalui proyek uprating atau peningkatan kapasitas air, dan berbagai sarana pendukung lainnya yang sudah tersedia. (jpg)

Sponsored Content

loading...
 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia