Senin, 23 Jan 2017
Makro

OJK Batasi Kredit Fintech Rp 2 Miliar

Bunga Pinjaman Belum Diatur

Rabu, 11 Jan 2017 09:12

JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membatasi kredit yang bisa diberikan industri financial technology (fintech) maksimal Rp 2 miliar per debitor. Pembatasan pagu kredit dilakukan untuk melindungi konsumen tanpa menghambat perkembangan fintech. 

Ketentuan itu diatur dalam Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) yang terbit 28 Desember 2016. Secara khusus OJK mengatur pinjaman peer-to-peer (P2P) lending yang sudah marak dilakukan.

OJK menilai P2P lending menjadi alternatif sumber pembiayaan bagi masyarakat yang selama ini belum dapat dilayani secara maksimal oleh industri jasa keuangan konvensional. Misalnya, perbankan, pasar modal, perusahaan pembiayaan, dan modal ventura.

Meski mengurangi pagu kredit, OJK tidak berencana membatasi bunga pinjaman yang diberikan fintech kepada debitor. Meski demikian, fintech diharapkan tidak menjadi rentenir karena penggunaan teknologi informasi membuat biaya operasional fintech lebih murah daripada bank.

''Kami tidak mengatur itu secara eksplisit. Yang penting bunganya harus wajar karena fintech harus berkontribusi pada kepentingan nasional,'' kata Deputi Komisioner Manajemen Strategis IA OJK Imansyah kemarin (10/1).

Selama ini rata-rata fintech P2P lending menerapkan tenor kredit yang singkat pada debitor. Mulai satu minggu sampai dua bulan. Sebab, ada kebutuhan likuiditas yang tinggi di perusahaan fintech untuk segera menutup mismatch antara kredit dan dana pemodal. 

Untuk melindungi kepentingan konsumen, perusahaan fintech diwajibkan menyediakan rekening penampung (escrow account) dan virtual account di perbankan. Fintech juga diwajibkan menempatkan data center di dalam negeri.

Agar exposure pembiayaan terhadap debitor tetap wajar, OJK memperbolehkan perusahaan fintechmengakses sistem informasi debitor (SID) Bank Indonesia. Perusahaan fintech juga bisa bekerja sama dengan lembaga credit rating agar bisa mengukur kelayakan debitor dan mengetahui komposisi pendanaan yang memengaruhi kekuatan permodalan debitor.

Fintech juga dapat menerima dana pemodal untuk kemudian disalurkan kepada debitor (on balance sheet). Dengan demikian, dana yang dipinjamkan tidak terbatas hanya dari dana internal perusahaan fintech. Menurut Imansyah, selain melindungi konsumen dan fintech, POJK dibuat untuk memperluas akses keuangan kredit produktif bagi UMKM maupun kredit konsumtif untuk masyarakat.

Dalam setahun, pertumbuhan perusahaan fintech sangat signifikan. Tahun lalu terdapat 51 perusahaan fintech pada kuartal I dan berkembang menjadi 135 perusahaan pada kuartal IV. 

''Ada kepentingan nasional terkait pencegahan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan stabilitas sistem keuangan,'' tutur Imansyah. (rin/c22/noe) 

 TOP
©2016 PT Jawa Pos Group Multimedia