Kamis, 27 Apr 2017
JPG Today

Taksi Online Diprotes Lagi, Organda Ngadu ke Dewan

Sabtu, 10 Dec 2016 20:42 | editor : Fadhil Al Birra

Para sopir taksi argo mengikuti rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPRD Balikpapan. Mereka kompak menolak keberadaan beroperasinya taksi online di Balikpapan.

Para sopir taksi argo mengikuti rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPRD Balikpapan. Mereka kompak menolak keberadaan beroperasinya taksi online di Balikpapan. (Anggi Praditha/Kaltim Post)

JawaPos.com - Keberadaan taksi berbasis aplikasi online kembali menuai protes. Kemarin (9/12), puluhan perwakilan Organisasi Angkutan Darat (Organda) beserta sopir taksi argo beramai-ramai datang ke gedung DPRD Balikpapan, Jalan Sudirman. Mereka kompak menolak kehadiran taksi online dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPRD Balikpapan.

RDP tersebut untuk memberikan masukan dan juga unek-unek yang dialami semenjak hadirnya taksi ilegal tersebut. Ketua Organda Balikpapan Mubar Yahya menerangkan, keberadaan taksi-taksi tak berizin ini meresahkan pelaku angkutan umum yang memiliki izin resmi. 

Ketidakjelasan status dan juga perizinan sudah jelas menyatakan bahwa seharusnya angkutan berbasis online ini tidak sah beroperasi. 

“Dari penampakannya saja sudah tidak jelas, karena sifatnya online kita jadi tidak tahu mana taksi online mana kendaraan pribadi. Sudah jelas padahal jika angkutan umum seharusnya berpelat kuning bukan hitam. Makanya saya berharap dewan agar mempertimbangkan masukan dari kami,” ucapnya dikutip dari Kaltim Pos (Jawa Pos Group), Sabtu (10/12).

Kepala Sub Kasi Angkutan Dishub Balikpapan Mahendra juga mengatakan hal senada. Pihaknya tegas melarang pengoperasian taksi online tersebut. Sikap tegas ini sudah ditunjukkan sejak pembahasan mengenai adanya sinyal melegalisasi taksi liar yang digagas oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) pada tahun 2012. 

“Dishub sedari dulu telah menyatakan sikap menolak adanya taksi online karena telah melanggar peraturan. Yakni Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraaan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraaan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum yang isinya mengatur perizinan dan mekanismenya. Jika tidak memenuhi regulasi dan syarat administrasi  yang ada, jelas kami akan tolak,” tegasnya.

Seain itu, ada pula suara dari perwakilan supir salah satu taksi argo, Hendra. Ia membeberkan jika keberadaan taksi-taksi ini jelas merugikan dirinya dan juga sopir lainnya. Hal ini pada akhirnya berimbas kepada penghasilan mereka sehari-hari.

“Ini soal isi perut pak, kami enggak masalah jika harus bersaing dengan sesama pengemudi taksi. Tapi harus diingat taksinya harus legal dong, kalau ilegal jelas kami tidak terima,” ungkapnya kesal.  

Setelah mendengar berbagai masukan, Ketua Komisi III DRPD Balikpapan Andi Arif Agung menuturkan akan segera memproses semua masukan yang disampaikan. Dirinya mengaku akan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam hal ini Pemerintahan Kota, Kepolisian dan Dishub.

“Kita akan segera menerbitkan regulasi yang sesuai agar bisa mengatur persoalan angkutan umum, jangan sampai nantinya menimbulkan persoalan baru. Saya rasa angkutan kota (Angkot) dan taksi argo merupakan wajah kota. Dan seharusnya pengusaha lokal harus menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri,” pungkasnya. (*/iyo/tom/fab/JPG)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia