Jokowi Soroti Tol Kalimantan, Akses Samarinda-Bontang Segera Dimulai

JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyoroti deretan proyek infrastruktur di Kalimntn Timur (Ksltim). Menyusul Jalan Tol Samarinda-Balikpapan, Jembatan Pulau Balang, kereta api dan bandara di perbatasan, kini giliran pembangunan Jalan Tol Samarinda-Bontang.

Jokowi berharap agar proyek tersebut segera dimulai. Dukungan tersebut disampaikan ke Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak setelah menggelar pertemuan di VVIP Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, kemarin (4/12) pukul 17.15 Wita.

Sebelumnya, rombongan pesawat kepresidenan tiba di Balikpapan pada pukul 16.57 Wita. Ini merupakan kunjungan kedua presiden di Kota Minyak sepanjang tahun ini. Jokowi didampingi istri Iriana Joko Widodo dan Sekkab Pramono Anung.

Setelah menggelar pertemuan tertutup, iring-iringan presiden kemudian menuju Hotel Platinum, Km 5, Jalan Soekarno-Hatta, Balikpapan Utara. Selama di Balikpapan, presiden dan rombongan akan menginap di hotel bintang empat itu. 

Ditemui setelah menggelar pertemuan dengan RI 1, Awang Faroek mengatakan, presiden tinggal meminta keseriusan Pemprov Kaltim memperjuangkan anggaran pembangunan di pusat.

“Beliau (Presiden Joko Widodo) setuju proyek Tol Samarinda-Bontang dilanjutkan segera,” ungkapnya didampingi Danlanud Balikpapan Kolonel Heddezul dan Danlanal Kolonel Irwan Siagian, dikutip dari Kaltim Pos (Jawa Pos Group).

Awang melanjutkan, agar jalan tol sepanjang 94 kilometer itu segera dimulai, Jokowi meminta agar dirinya menemui Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljana dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). “Tinggal mencari investornya. Jasa Marga saja mau,” sebutnya. 

Dari perkiraan biaya konstruksi pada 2013, jalan bebas hambatan itu akan menghabiskan dana Rp 9,6 triliun. Namun angka diperkirakan berubah mengingat perencanaan sudah masuk tahun ketiga. Karena dipengaruhi inflasi dan eskalasi harga material. Total pembiayaan itu di luar dana pembebasan lahan sebesar Rp 1,1 triliun.

Saat ini, panjang existing jalan penghubung dua kota tersebut adalah 122 kilometer. Adanya tol akan memangkas jarak tempuh 28 kilometer menjadi 94 kilometer. Sepanjang 14 kilometer proyek tol melintasi Hutan Lindung Bontang. Di samping itu, juga akan melintasi areal pertambangan batu bara. 

Selain “deal-nya” proyek jalan bebas hambatan, lanjut Awang, presiden juga mendukung agar kereta api tidak hanya mengangkut sumber daya alam (SDA) Kaltim. Seperti batu bara, karet dan sawit. Melainkan juga mengangkut penumpang dari wilayah Utara ke wilayah Selatan Kaltim. 

Caranya, merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2009 tentang Perkeretaapian. Revisi aturan ini sangat diperlukan terkait pembangunan jalur rel kereta api di wilayah Kaltim sebagai angkutan khusus, yakni penumpang. “Dukungan beliau sangat serius. Bahkan di depan saya, beliau menelepon Menteri Perhubungan (Budi Karya) menanyakan langsung masalah perubahan PP,” ucap Faroek.

Mantan bupati Kutai Timur itu menuturkan, terkait PP, tidak ada masalah lagi. Saat ini, proyek sepur itu telah dimulai pembangunannya. Blackspace melalui anak perusahaan, PT Surya Ganda Manajemen Teknik Indonesia (SGMTI) menggelar groundbreaking atau peletakan batu pertama di Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK), Kamis (1/12). 

Selain dua proyek itu, polemik pembangunan pabrik semen juga sampai ke telinga presiden. Kepada gubernur, Jokowi meminta agar rencana tersebut dicermati. Tidak boleh gegabah dalam mengeluarkan izin.

“Kita perlu hati-hati, teliti terlebih dulu agar tidak timbul masalah lingkungan. Kita tidak menolak tapi teliti. Sepanjang amdal (analisis mengenai dampak lingkungan)-nya tidak merugikan aspek lingkungan dan kelestarian karst tetap terjaga, kemungkinan bisa kita terima,” kata Faroek menirukan percakapan presiden. 

Diketahui, saat ini total ada empat perusahaan yang sudah mengajukan izin pembangunan pabrik semen di Kaltim. Dua di antaranya, mengantongi wilayah IUP (WIUP), yakni PT Semen Borneo Indonesia di Kutai Timur seluas 5 ribu hektare dan PT Bosowa Berau di Biduk-Biduk, Berau seluas 5,54 ribu hektare. Masa berlaku WIUP selama tiga tahun. (riz/aim/rom/fab/JPG)