Kamis, 17 Aug 2017
Politik

Upaya Ketua MPR Menjaga Ketenangan Aksi Super Damai 212 Sebelum Hari H

Jumat, 02 Dec 2016 15:04 | editor : Ilham Safutra

Ketua MPR Zulkifli Hasan

Ketua MPR Zulkifli Hasan (Desyanta Nuraini/JawaPos.com)

JawaPos.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MRR) Zulkifli Hasan mengungkap rencana dari Rachmawati Soekarnoputri sebelum putri sang proklamator itu ditangkap aparat kepolisian.

Sebelumnya saudara Ketua PDIP Megawati Soekarnoputri itu sempat meminta izin ke MPR untuk melakukan aksi pada hari ini, 2 Desember 2016.

"Iya ada Bu Rachmawati memang sampaikan akan ke MPR tapi udah saya katakan nggak bisa," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (2/12).

Adapun rencana aksi yang dilakukan Rachmawati Cs kata Zulkifli, meminta agar UUD 1945 segera diamandemen. Namun, Zul menegaskan bahwa aksi tersebut tidak bisa dilakukan.

Sebab, kesepakatan yang ada bahwa hari ini hanya ada Aksi Bela Islam III yang dikenal dengan Aksi Super Damai dan berlangsung hanya di Monas.

"Sering ke sini saya bilang tanggal dua nggak bisa, ada super damai. Kalau mau sampaikan aspirasi bisa tanggal lain," tegas Zulkifli.

Tak hanya Rachmawati, Zulkifli mengatakan banyak pihak yang meminta izin untuk melakukan aksi di Kompleks Parlemen pada hari ini.

"Banyak juga yang mau kemari hari ini, saya bilang tidak bisa. Kalau mau super damai di monas tempatnya. DPR, MPR tidak hari ini," tegas Zulkifli.

Karenanya, jika ada pihak yang ingin menggelar aksi meminta adanya amandemen UUD 1945 hari ini, Zulkifli menilai hal tersebut tidak tepat.

"Momennya kalau hari ini aksi super damai. Kalau ada yang buat seperti itu (di luar agenda) kesannya memanfaatkan super damai. Tentu kurang tepat," pungkas Zulkifli.

Sebelumnya, kabar mengejutkan datang dari putri sang proklamator Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri. Dia ditangkap Polda Metro Jaya di kediamannya Jalan Jatipadang Raya, Jakarta Selatan, sekitar pukul 05.00 WIB tadi, Jumat (2/12).

Diduga, penangkapan itu terkait dengan sikap politik Rachmawati yang terbilang cukup keras terhadap pemerintahan Joko Widodo. Rachmawati juga vokal dalam kasus penegakan hukum terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang dinilai tidak adil.

Selain itu, sejak lama Rachmawati mengkritik amandemen UUD 1945 yang menghilangkan ciri sosialisme Indonesia dan sebaliknya membuat negara terjerembab di kubangan neoliberalisme yang membuat negara tidak lagi memberikan perlindungan maksimal kepada rakyat. (dna/JPG)

Sponsored Content

loading...
 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia