Jumat, 28 Jul 2017
JPG Today

Diawasi KPK, Kepala Dinas Siapkan Langkah Jitu

Kamis, 01 Dec 2016 03:14 | editor : Ilham Safutra

Ilustrasi

Ilustrasi (dok.Jawapos.com)

JawaPos.com MEDAN - Pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap tujuh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Pemkot Medan membuat para pejabat harus bekerja optimal memberikan pelayanan.

Apalagi semua SKPD yang diawasi itu bersentuhan langsung dengan pelayanan. Sehingga sangat menuntut kepada stafnya untuk menghilangkan kebiasan lama, yakni menerima uang terima kasih atau bentuk gratifikasi lainnya.

Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil, OK Zulfi mengatakan, saat ini dirinya telah mengimbau kepada seluruh stafnya untuk tidak meminta maupun menerima uang terima kasih sebagai bentuk pencegahan tindakan gratifikasi.

Selain itu, pihaknya telah membuat spanduk dan banner yang dipasang di beberapa bagian kantor agar mudah dibaca masyarakat yang datang untuk mengurus administrasi kependudukan.

Spanduk dan banner tersebut bertuliskan ajakan dan imbauan untuk tidak memberikan uang kepada staf.

"Pengawasan juga kami lakukan. Sejauh ini belum ada temuan. Setiap pergerakan staf terus diawasi. Bahkan, tim sapu bersih pungutan liar internal juga sudah dibentuk. Untuk sanksi belum diatur karena belum ada temuan. Begitu ada temuan barulah ditentukan sanksi apa yang diberikan," jelas OK Zulfi yang dilansir Sumut Pos (Jawa Pos Group), Kamis (1/12).

Sementara itu, Kepala BPPT Kota Medan Wiriya Alrahman mengakui sangat sepakat dengan adanya pengawasan langsung dilakukan KPK.

"Bagus sekali. Saya setuju ini. Jadi kinerja kami semakin bagus. Apalagi inikan untuk perbaikan. Tujuh SKPD ini akan menjadi contoh bagi SKPD lain ke depan. Makanya, dengan diawasi langsung KPK menjadikan lebih baik," ungkapnya.

Dia menjelaskan, pihaknya saat ini telah menyiapkan segala upaya, terutama dalam peningkatan pelayanan. Seperti membuat pengurusan izin dengan sistem online dan membatasi calo.

"Untuk pengurusan izin semua sudah disiapkan dengan maksimal. Masyarakat sudah semakin dimudahkan. Bahkan, ruang gerak perantara saja semakin dibatasi," ungkapnya. (prn/ila/iil/JPG)

Sponsored Content

loading...
 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia