Jawa Pos Logo

Ngeri, 7 SKPD Ini Diawasi KPK

JawaPos.com MEDAN - Demi menunjukan sistem birokrasi yang bersih, kini tujuh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemko Medan mendapat pengawasan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketujuh SKPD tersebut,  Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Kesehatan (Diskes), Dinas Perhubungan (Dishub), Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Pendapatan, dan Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB).

Diawasi ketujuh SKPD itu, karena instansi tersebut bersentuhan langsung dengan pelayanan publik.

"Kami minta anggota dewan ikut mengawasi kinerja SKPD tersebut. Buka semua informasi dan pengaduan seluas-seluasnya. Pasang semua informasi dan pemberitahuan kepada masyarakat terkait pelayanan publik," kata Fungsional Bidang Pencegahan KPK, Edi Surianto yang dilansir Sumut Pos (Jawa Pos Group), Kamis (1/12).

Pada Rabu (30/11), Edi Surianto memberikan paparan di hadapan pejabat lingkungan Pemko dan DPRD Medan.

Edi mengingatkan, ketujuh SKPD ini diharapkan tidak menerima maupun meminta uang terkait pengurusan administrasi di wilayah kerjanya masing-masing.


BERITA LAINNYA