Selasa, 24 Jan 2017
JPG Today

Ngeri, 7 SKPD Ini Diawasi KPK

Kamis, 01 Dec 2016 03:01

Ilustrasi

Ilustrasi (dok.Jawapos.com)

JawaPos.com MEDAN - Demi menunjukan sistem birokrasi yang bersih, kini tujuh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemko Medan mendapat pengawasan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketujuh SKPD tersebut,  Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Kesehatan (Diskes), Dinas Perhubungan (Dishub), Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Pendapatan, dan Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB).

Diawasi ketujuh SKPD itu, karena instansi tersebut bersentuhan langsung dengan pelayanan publik.

"Kami minta anggota dewan ikut mengawasi kinerja SKPD tersebut. Buka semua informasi dan pengaduan seluas-seluasnya. Pasang semua informasi dan pemberitahuan kepada masyarakat terkait pelayanan publik," kata Fungsional Bidang Pencegahan KPK, Edi Surianto yang dilansir Sumut Pos (Jawa Pos Group), Kamis (1/12).

Pada Rabu (30/11), Edi Surianto memberikan paparan di hadapan pejabat lingkungan Pemko dan DPRD Medan.

Edi mengingatkan, ketujuh SKPD ini diharapkan tidak menerima maupun meminta uang terkait pengurusan administrasi di wilayah kerjanya masing-masing.

"Saya ingatkan Pak Kadis Pendidikan, jangan ada lagi kutipan penerimaan peserta didik baru. Kami awasi langsung. Begitu juga lainnya," katanya.

Sementara itu, Wali Kota Medan Dzulmi Eldin mengungkapkan, SKPD tersebut menjadi prioritas dan menjadi contoh dalam pemberian pelayanan publik terbaik kepada masyarakat.

"Dengan pola-pola yang dilakukan kepada ketujuh SKPD ini dapat mendorong instansi lainnya agar berbuat hal yang sama. Sehingga semua SKPD ke depannya lebih baik lagi," tutur Eldin. (prn/ila/iil/JPG)

 TOP
©2016 PT Jawa Pos Group Multimedia