Kamis, 30 Mar 2017
Hukum

KPK Usut Aliran Dana dari Pengusaha Konsorsium Proyek E-KTP

Rabu, 30 Nov 2016 22:18

Ilustrasi

Ilustrasi (Dok.JawaPos.com)

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut dugaan adanya keterlibatan perusahaan konsorsium dalam proyek pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP) tahun 2011-2012. Hal itu salah satunya dilakukan melalui pemeriksaan terhadap pengusaha bernama Andi Agustinus.

"Diperiksa sebagai saksi S (Sugiharto), pengusaha yang diduga ada aliran dananya dalam konsorsium proyek E-KTP," kata Pelaksana Harian (Plh) Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati di kantornya, Rabu (30/11).

Nama Andi Agustinus alias Andi Narogong pernah disebut mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin dan pengacaranya, Elza Syarief. Menurut dokumen yang dibagi-bagikan Elza pada September 2013, panitia tender beberapa kali menerima uang dari pengusaha Andi Narogong dan konsorsium pada Februari 2011.

Dokumen itu juga menyebutkan Andi memberikan uang sebesar Rp 10 miliar kepada Irman sebagai Pelaksana Tugas Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil pada Juli 2010. Andi juga disebutkan mengantar uang ke lantai 12 Gedung DPR untuk dibagikan ke pimpinan Komisi II dan anggota Badan Anggaran (Banggar) Komisi II dan pimpinan Banggar sebesar 4 juta dollar AS.

Pada April 2014 lalu, KPK juga pernah menggeledah rumah Andi Agustinus di Central Park Beverly Hills, Kota Wisata Cibubur, Jakarta.

Menurut Yuyuk, dalam pemeriksaan hari ini, penyidik juga mengkonfirmasi adanya dugaan soal aliran dana itu kepada Andi.

"Sedang didalami penyidik, mengkonfirmasi perannya seperti apa. Akan ada keterangan dan saksi-saksi lain dari konsorsium tersebut," ujar Yuyuk.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan dua orang tersangka. Mereka adalah mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Penduduk pada Ditjen Dukcapil Kemendagri, Sugiharto dan Irman selaku mantan Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Dukcapil Kemendgari atau Dirjen Dukcapil Kemendagri.

Keduanya diduga bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum dalam proyek pengadaan e-KTP. Sehingga menyebabkan kerugian negara senilai Rp 2 triliun.

Dua tersangka itu diduga menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi terkait pengadaan paket penerapan e-KTP tahun 2011-2012. Disebutkan total nilai proyek e-KTP sebesar Rp 6 triliun. (put/jpg)

 

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia